Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerabat Presiden Jokowi dapat Kursi di Pertamina, Pengamat: Ada Celah KKN di PP No 23 Tahun 2023

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang dipusatkan di Blok Rokan. Upacara yang dihadiri ribuan peserta ini dilaksanakan di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan di Dumai, Sabtu (1/6).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang dipusatkan di Blok Rokan. Upacara yang dihadiri ribuan peserta ini dilaksanakan di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan di Dumai, Sabtu (1/6).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ramai soal beberapa kerabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mendapat jabatan tertentu di PT Pertamina (Persero), Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, mengatakan di perusahaan pelat merah, memang ada celah direksi BUMN bisa mengangkat karyawan professional hire yang memiliki kualifikasi expert talk di bidang tertentu.

Celah itu menurutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. “Nah, ini dijadikan pintu gerbang terjadinya korupsi, nepotisme. Termasuk bagaimana mengangkat orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki keahlian atau kompetensi tertentu karena subyektif sekali bagaimana menilai keahlian seseorang,” kata Achmad saat dihubungi Tempo pada Senin, 10 Juni 2024.

Menurut Achmad, celah untuk siapa pun bisa ditunjuk menduduki posisi penting tertuang dalam Pasal 95 ayat 4 PP 23/2023—dengan menggunakan jalur pro hire. Bunyi pasal tersebut: “Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan/atau meningkatkan kinerja BUMN, Direksi dapat merekrut profesional (professional hire) untuk menjadi karyawan dan/atau mengisi posisi/jabatan di bawah Direksi."

Padahal menurut Achmad, jenjang karir karyawan atau kepangkatan di BUMN telah telah diatur. Jalur profesional, kata dia, membuka peluang bagi orang di luar masuk BUMN dengan alasan profesional atau berpengalaman. “Kayak keponakan Pak Jokowi di Pertamina itu, sebelumnya dari BRI, dianggap pengalaman dua tahun di BRI cukup menjadi professional hire di Pertamina,” tutur dia.

Achmad menjelaskan proses jenjang karir di BUMN cukup panjang. Akeslerasi tersebut ada ketika kinerja seseorang terlihat jelas dan ada penilaian terhadap prospek kerja. Dia mengatakan, indikator penilaian kinerja karyawan itu makin tak jelas saat ada jalur professional hire. “Dari luar seolah-olah punya pengalaman, masuk menjadi pejabat di BUMN. Itu menjadi tak jelas,” tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Istilah 'kebutuhan perusahaan' dalam Pasal 95 ayat 4 PP 23/2023, menurut Achmad sangat subyektif. “Bisa saja atas nama kebutuhan direksi mengangkat professional hire di BUMN, padahal latar belakang keahlian atau pengalaman tidak jelas,” ujar dia.

Penyampaian Achmad ini menanggapi posisi penting diberikan kepada kerabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pertamina. Misalnya Bagaskara Ikhlasulla Arif, keponakan Jokowi yang ditunjuk memegang jabatan Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Sebelum di Pertamina, dia sempat menjabat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI. Ia masuk di Pertamina sejak 2021.

Selain Bagaskara ada Joko Priyambodo. Joko menjabat Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik—anak perusahaan Pertamina. Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024. Hubungannya terjalin melalui pernikahan Joko dengan Septiara Silvani Putri, keponakan Jokowi. Septiara merupakan putri pasangan Hari Mulyono dan Idayati—adik kandung Jokowi. Setelah menjadi janda karena suaminya meninggal, Idayati menikah dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Joko merupakan menantu Anwar.

IKHSAN RELIUBUN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Banggar DPR Soal Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

11 menit lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Tanggapan Banggar DPR Soal Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

Ketua Banggar DPR menyatakan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis tak akan mengganggu fiskal negara.


Grace Natalie Yakin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tak Memperberat Fiskal: Kebijakan Hati-hati Tetap Dilakukan

32 menit lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Grace Natalie Yakin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tak Memperberat Fiskal: Kebijakan Hati-hati Tetap Dilakukan

Grace Natalie yakin Program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto tidak akan mempengaruhi fiskal pemerintah.


Adili Nawadosa Rezim Jokowi, Apa Itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa?

1 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Adili Nawadosa Rezim Jokowi, Apa Itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa?

Konsep Mahkamah Rakyat Luar Biasa berasal dari Russell Tribunal yang meminta pertanggungjawaban pemerintah AS atas kejahatan perang yang dilakukan di Vietnam pada 1966.


Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Mulai Dibangun

1 jam lalu

Rumah pensiun untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah segera dibangun dan ditargetkan selesai 2025. Foto diambil Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu Mulai Dibangun

Rumah pensiun Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Colomadu, Karanganyar dalam proses dimulainya pembangunan


Bansos Jokowi Disinyalir Bakal Sebabkan Defisit Anggaran Negara

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Jokowi Disinyalir Bakal Sebabkan Defisit Anggaran Negara

Perpanjangan bansos yang disalurkan olehJokowi, diprediksi akan menaikkan defisit anggaran negara


Jokowi Genjot Pompanisasi untuk Atasi Potensi Kekeringan Panjang

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Genjot Pompanisasi untuk Atasi Potensi Kekeringan Panjang

Presiden Jokowi menggenjot proses pompanisasi untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober.


Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

3 jam lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Tahan Harga BBM Nonsubsidi Lebih Lama, Sesuaikan Harga Keekonomian

Ihwal potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan.


Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok di Kalimantan Hampir Sama dengan Jawa

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok di Kalimantan Hampir Sama dengan Jawa

Presiden Jokowi menyebut distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar, meskipun bahannya dipasok dari Jawa


Terkini Bisnis: Gelombang PHK di Industri Tekstil, Penyebab Kimia Farma Rugi Rp 1,8 Triliun

4 jam lalu

Suasana pabrik tekstil PT Sritex. Sritex.co.id
Terkini Bisnis: Gelombang PHK di Industri Tekstil, Penyebab Kimia Farma Rugi Rp 1,8 Triliun

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 26 Juni 2024, dimulai dari daftar perusahaan tekstil terbesar di Indonesia di tengah gelombang PHK.


Kondisi Air Bersih di IKN Menjelang Agenda Upacara 17 Agustus

5 jam lalu

Sugianto, 30 tahun,  pekerja harian di proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Senin, 6 Mei 2024. Warga Penajam Paser Utara ini sudah bekerja sejak 2021 di proyek infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut. TEMPO/Riri Rahayu.
Kondisi Air Bersih di IKN Menjelang Agenda Upacara 17 Agustus

Mengenai soal air di IKN, Presiden Jokowi menyinggung bahwa awal Juni pemerintah sudah meresmikan Bendungan Sepaku.