TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini hingga Ahad pagi, 9 Juni 2024. Dimulai dari menantu mantan Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman, duduki jabatan direktur di salah satu anak usaha Pertamina. Lalu soal BP Tapera yang kini berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat usai menuai banyak kritik. Berikutnya, bagaimana upaya menuntaskan masalah backlog tidak akan bisa diselesaikan dengan Tapera. Lalu, langkah mewajibkan ormas keagamaan melibatkan kontraktor profesional untuk menggarap tambang yang tak akan menyelesaikan masalah. Terakhir, HKBP menegaskan tak akan ikut-ikutan mengelola tambang lantaran kesadaran bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Berikut ringkasannya:
1. Ada Menantu Anwar Usman Duduki Jabatan Direktur di Anak Usaha Pertamina
Setelah beredar kabar soal keponakan Preside Joko Widodo alias Jokowi, menduduki jabatan trertentu di PT Pertamina (Persero) muncul lagi nama dari lingkaran keluarga Jokowi yakni Joko Priyambodo, menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik--anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.
Pengukuhan Joko sebagai Direktur sempat dipublikasikan di laman resmi dan akun X Pertamina. Pergantian posisi direksi baru terjadi di tiga anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga. Baca lengkapnya di sini.
2. Dapat Banyak Kritik, BP Tapera Berusaha Dapatkan Kepercayaan Masyarakat
Sadar begitu banyak kontra pandangan dan kritik terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyebut pihaknya kini berfokus membangun kredibilitas untuk mendapat kepercayaan masyarakat.
"Harus dibangun dulu kredibilitas BP Tapera untuk mendapatkan trust masyarakat. Itu tugas yang diamahkan ke kami dari Komite (BP Tapera) pada pelantikan 13 Maret 2024 kemarin," katanya saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 8 Juni 2024.
Heru mengatakan, Komite Tapera merekomendasikan agar BP Tapera memperbaiki tata kelola terlebih dahulu. Progresnya masih terus dipantau secara langsung oleh Komite Tapera. Heru merinci ada lima evaluasi terkait tata kelola BP Tapera. Baca di sini.
3. Pengamat Properti: Tapera Tak Bisa Atasi Backlog Kepemilikan Rumah
Pengamat properti Ali Tranghanda menilai skema Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tak bisa menyelesaikan masalah backlog kepemilikan rumah. Sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah.
"Masalah backlog tidak bisa diselesaikan dengan Tapera, karena banyak faktor lain selain pembiayaan yang harus disinkronkan terkait masalah suplai rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang saat ini juga masih terkendala," katanya saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 8 Juni 2024.
Ali menyebut konsep Tapera berbeda dengan konsep-konsep tabungan sebelumnya. "Tapera itu bukan tabungan, melainkan penggalangan dana dari masyarakat."
Dia berpendapat skema Tapera masih harus dimatangkan lagi. Pasalnya, melalui Tapera ini masyarakat diwajibkan untuk iuran, karena 3 persen dari gaji atau upahnya dipotong otomatis. Padahal, pemerintah sendiri belum hadir dalam membantu pembiayaannya. "Seakan-akan masyarakat dipaksa untuk iuran," tutur Ali. Baca lengkapnya di sini.
4. Ormas Keagamaan Gaet Kontraktor Profesional Garap Tambang, Jatam: Tetap Desktruktif
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melki Nahar mengatakan model kerja tambang, baik legal, apalagi ilegal, tetap destruktif. Melki, merespons pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia soal keterlibatan kontraktor profesional yang bakal bekerja sama dengan ormas keagamaan yang akan mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). “Pernyataan Bahlil itu ngawur dan menyesatkan. Itu justru menegaskan watak pemerintah yang memang masa bodoh dengan derita rakyat dan lingkungan akibat operasi tambang,” kata Melki kepada Tempo, Sabtu, 8 Juni 2024.
Bahlil sempat menegaskan tujuan menggaet kontraktor profesional agar menjaga lingkungan hidup. Bagi Melki, pernyataan itu cerminan rezim oligarki Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih condong terhadap korporasi. “Rezim Jokowi tahu, kerusakan yang terjadi selama ini, pemicu utamanya juga akibat operasi tambang yang dianggap profesional. Jadi, yang kita butuhkan saat ini adalah hentikan obral konsesi tambang batu bara, pulihkan seluruh kerusakan,” katanya. Lengkapnya baca di sini.
5. HKBP Tegaskan Tak Ikut-ikutan soal WIUPK Tambang, Punya Tugas Bertanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Robinson Butarbutar menyatakan HKBP tak akan terlibat sebagai gereja yang merusak lingkungan dengan menerima Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.
“Kami justru menyerukan agar pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaan tugasnya tak tunduk pada undang-undang yang telah mengatur pertambangan yang ramah lingkungan,” kata Robinson dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Juni 2024.
Robinson mengatakan, berdasarkan isi Konfesi HKBP tahun 1996, HKBP punya tugas ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia atas nama pembangunan. Menurut Robinson, eksploitasi sumber daya alam yang selama ini terjadi telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan hingga pemanasan bumi.
"Kita harusnya beralih secepat mungkin kepada pendekatan penggunaan teknologi ramah lingkungan, green energi seperti solar energi, wind energi dan yang lainnya yang masih akan dikembangkan,“ katanya. Lengkapnya baca di sini.
