TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit anggaran (APBN) pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB. Sementara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meminta Kemenkeu menekan drastis target defisit jadi 1,5-1,8 persen dari PDB.
Dalam Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF, Sri Mulyani membidik defisit anggaran pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB. APBN 2025, kata dia dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal bagi program pemerintah berikutnya.
"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, yang akan membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024.
Berbeda dengan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekan drastis target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB.
Suharso menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. "Kami berharap Bu Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kami inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 persen," ujar Suharso.
Permintaan Suharso merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Pasal 5 ayat 1 dan 2. Regulasi ini menyebut pemerintahan saat ini diwajibkan membentuk atau menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan APBN untuk tahun periode pertama pemerintahan presiden berikutnya.
Namun, presiden terpilih tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-Perubahan (APBN-P). "Sehingga, ada ruang fiskal pemerintahan yang akan datang, kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso.
Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Jumlah kumulatif untuk defisit APBN dan APBD ini dibatasi tidak lebih dari tiga persen dari PDB tahun yang bersangkutan.
Menurut Wamenkeu yang dikutip dari kemenkeu.go.id, defisit APBN ini menjadi salah satu strategi mendorong pertumbuhan. Belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 3.000 Triliun pada tahun 2023 akan dimaksimalkan dalam mendorong dunia usaha dalam menghadapi era suku bunga tinggi.
Alokasi belanja negara akan dioptimalkan untuk menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat, menguatkan belanja yang berkualitas, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, dan melakukan akselerasi pembangunan.
Meski demikian, defisit APBN harus dikelola dengan hati-hati sebab defisit di bawah 3 persen akan lebih cepat mencapai upaya konsolidasi fiskal. Sementara itu dalam konteks membangun negara, dilansir dari wartapemeriksa.bpk.go.id, defisit merupakan hal wajar yang hampir dialami semua negara.
Perhitungan defisit ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang kemudian menghasilkan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Defisit ini biasanya dibiayai dari utang, oleh karena itu, ada dua hal yang harus dikendalikan. Yaitu, jumlah defisit anggaran dan jumlah total utang untuk menutup defisit.
Begitu juga penentuan batasan defisit, pemerintah pusat dan daerah ditetapkan digabung menjadi 3 persen. Bertujuan agar defisit ini tidak membawa dampak negatif pada kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan menengah. Dari income statement yang berbasis akrual, bukan kas, jumlah beban yang dibayarkan dengan uang yang dikeluarkan bisa berbeda.
Metode pencatatan transaksi akuntansi yang digunakan berbasis kas. Artinya, uang yang masuk akan diakui sebagai pendapatan apabila dana sudah masuk ke kas negara. Maka melalui metode ini, pembelanjaan pada suatu barang yang belum digunakan, tidak akan dikategorikan sebagai belanja.
Apabila defisit anggaran (APBN) ini sudah atau akan melewati batas, pemerintah bisa memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran pada belanja yang sudah dilakukan. Maka, ketika itu, pembayarannya ditahan terlebih dahulu.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | FEBYANA SIAGIAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA | SETKAB | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan editor: APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik
