Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit Anggaran (APBN) Prabowo Jadi 1,5 Persen, Apa itu Defisit Anggaran?

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit anggaran (APBN) pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB. Sementara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meminta Kemenkeu menekan drastis target defisit jadi 1,5-1,8 persen dari PDB.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF, Sri Mulyani membidik defisit anggaran pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB. APBN 2025, kata dia dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal bagi program pemerintah berikutnya.

"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, yang akan membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. 

Berbeda dengan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekan drastis target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

Suharso  menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. "Kami berharap Bu Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kami inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 persen," ujar Suharso.

Permintaan Suharso merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Pasal 5 ayat 1 dan 2. Regulasi ini menyebut pemerintahan saat ini diwajibkan membentuk atau menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan APBN untuk tahun periode pertama pemerintahan presiden berikutnya. 

Namun, presiden terpilih tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-Perubahan (APBN-P). "Sehingga, ada ruang fiskal pemerintahan yang akan datang, kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso. 

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Jumlah kumulatif untuk defisit APBN dan APBD ini dibatasi tidak lebih dari tiga persen dari PDB tahun yang bersangkutan. 

Menurut Wamenkeu yang dikutip dari kemenkeu.go.id, defisit APBN ini menjadi salah satu strategi mendorong pertumbuhan. Belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 3.000 Triliun pada tahun 2023 akan dimaksimalkan dalam mendorong dunia usaha dalam menghadapi era suku bunga tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alokasi belanja negara akan dioptimalkan untuk menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat, menguatkan belanja yang berkualitas, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, dan melakukan akselerasi pembangunan.

Meski demikian, defisit APBN harus dikelola dengan hati-hati sebab defisit di bawah 3 persen akan lebih cepat mencapai upaya konsolidasi fiskal. Sementara itu dalam konteks membangun negara, dilansir dari wartapemeriksa.bpk.go.id, defisit merupakan hal wajar yang hampir dialami semua negara.

Perhitungan defisit ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang kemudian menghasilkan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Defisit ini biasanya dibiayai dari utang, oleh karena itu, ada dua hal yang harus dikendalikan. Yaitu, jumlah defisit anggaran dan jumlah total utang untuk menutup defisit.

Begitu juga penentuan batasan defisit, pemerintah pusat dan daerah ditetapkan digabung menjadi 3 persen. Bertujuan agar defisit ini tidak membawa dampak negatif pada kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan menengah. Dari income statement yang berbasis akrual, bukan kas, jumlah beban yang dibayarkan dengan uang yang dikeluarkan bisa berbeda.

Metode pencatatan transaksi akuntansi yang digunakan berbasis kas. Artinya, uang yang masuk akan diakui sebagai pendapatan apabila dana sudah masuk ke kas negara. Maka melalui metode ini, pembelanjaan pada suatu barang yang belum digunakan, tidak akan dikategorikan sebagai belanja.

Apabila defisit anggaran (APBN) ini sudah atau akan melewati batas, pemerintah bisa memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran pada belanja yang sudah dilakukan. Maka, ketika itu, pembayarannya ditahan terlebih dahulu. 

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | FEBYANA SIAGIAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA | SETKAB | ANNISA FEBIOLA | ANTARA
Pilihan editor: APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Akan Naikkan Gaji ASN Lagi? Cek Upah Mereka Saat Ini

14 jam lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Pemerintah Akan Naikkan Gaji ASN Lagi? Cek Upah Mereka Saat Ini

Pemerintah dikabarkan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada 2025, akan diumumkan Presiden Jokowi pada 16 Agustus.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

4 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

4 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.


Kemenkeu Berikan Fasilitas Senilai Rp146,7 Miliar untuk 3 Proyek KPBU SPAM

4 hari lalu

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Durolis Riau. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kemenkeu Berikan Fasilitas Senilai Rp146,7 Miliar untuk 3 Proyek KPBU SPAM

Kemenkeu melalui DJPPR memberikan dukungan senilai Rp146,7 miliar untuk penyiapan tiga proyek SPAM yang diharapkan menarik investasi swasta hingga Rp3,8 triliun.


Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

4 hari lalu

Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru fase A sebagai salah satu proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), saat ini telah selesai dan berstatus Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 30 September 2022.DOK DJPPR
Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

Kemenkeu telah menggelontorkan dana sekitar Rp4,6 triliun untuk merampungkan empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM per awal Juli 2024.


Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

5 hari lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

kemenkeu menyebut Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan hari ini.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

10 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Penerimaan di Bawah Target, Sri Mulyani Perkirakan Defisit APBN 2024 Tembus 2,7 Persen dari PDB

15 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Penerimaan di Bawah Target, Sri Mulyani Perkirakan Defisit APBN 2024 Tembus 2,7 Persen dari PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit anggaran pada 2024 sebesar 2,7 persen dari PDB atau senilai Rp 609,7 triliun.