TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia buka suara soal mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Raharjoe. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan pihaknya konsisten mendukung pemerintah merealisasikan pembangunan ibu kota baru ini.
"Kadin melihat perubahan kepemimpinan di Otorita IKN tidak mengubah keberlanjutan maupun menghambat realisasi program strategis pembangunan IKN," kata Arsjad melalui pesan tertulis kepada Tempo, Rabu, 5 Juni 2024.
Terlebih, menurut Arsjad, kursi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat ini dijabat sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruanh (ATR) Raja Juli Antoni. "Keduanya pejabat yang berkomitmen menjalankan pembangunan IKN dan berkolaborasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan minat investasi," kata dia.
Istana mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe pada Senin, 3 Juni 2024. Hingga kini, Istana tidak membeberkan secara rinci alasan pejabat itu mundur dari kursi Otorita IKN. Teranyar, Presiden Jokowi meminta media mempertanyakan hal itu kepada Bambang Susantono. "Karena alasannya, alasan pribadi," kata Jokowi di IKN, Rabu, 5 Juni 2024.
Ihwal dampak perubahan kepemimpinan ini, Jokowi menyatakan pembangunan IKN bakal berlanjut. "Enggak ada masalah," kata dia.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono. Ia berujar, mundurnya Bambang dan Dhony akan memberi sentimen negatif. Yusuf mengatakan, mundurnya dua pejabat Otorita IKN sekaligus bakal menggerus kepercayaan investor.
Pasalnya, ada indikasi bahwa pemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianyo, tidak berkomitmen melanjutkan megaproyek ini. Apalagi kubu Prabowo menyampaikan bahwa program makan siang gratis adalah program utama. "Di beberapa kesempatan lain, presiden terpilih maupun tim utamanya juga secara terbuka menyampaikan bahwa IKN tetap dilanjutkan tapi tidak lagi menjadi prioritas," kata Yusuf kepada Tempo, Senin, 3 Juni 2024.
Menurut Yusuf, hal ini masuk akal karena keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga program makan siang gratis tidak bisa jalan berbarengan dengan proyek IKN. Namun di sisi lain, situasi ini membuat investor sulit masuk. Sebab dengan dukungan besar pemerintahan Jokowi pun, kata dia, gelontoran investasi masihs seret. Walhasil, ia menilai, penyelesaian ibu kota baru di Kalimantan Timur itu pun semakin kecil.
Pilihan Editor: Jokowi Yakin Mundurnya Bambang Susantono Tak Ganggu Investasi di IKN
RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI
