Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan

image-gnews
Bus yang ditumpangi SMP di Cirebon terbakar dan dipadamkan petugas saat parkir di kawasan Senopati Kota Yogyakarta, Selasa (28/5). Dok. Istimewa
Bus yang ditumpangi SMP di Cirebon terbakar dan dipadamkan petugas saat parkir di kawasan Senopati Kota Yogyakarta, Selasa (28/5). Dok. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyoroti Kementerian Perhubungan tentang fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi. Terutama soal temuan kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi, itu bahwa masih banyak bus pariwisata tak memenuhi syarat administrasi kelayakan jalan.

DPR menyatakan bahwa bus pariwisata yang masih banyak belum memenuhi syarat administrasi kelayakan jalan ini, terutama berada di wilayah Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Riau. DPR menyatakan hal itu harus menjadi perhatian bersama untuk memperbaiki moda transportasi bus pariwisata.

"Catatannya dari 67 bus yang diperiksa ada 12 bus atau 12 persen yang masa berlaku kedaluwarsa," kata anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat dalam Rapat Evaluasi bersama Kementerian Perhubungan di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024.  

Syahrul mendesak Kementerian Perhubungan supaya tegas menangani permasalahan syarat administrasi kelayakan jalan oleh bus pariwisata yang bermasalah tersebut. "Misalnya mencabut izin dan seterusnya," tutur dia.

Di depan Budi, Syahrul meminta supaya kementerian tersebut membuat peraturan baru perihal sertifikasi keahlian bagi supir bus pariwisata. "Sampai sekarang keahlian supir itu masih dilihat dari ship," tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi V DPR, Ali Mukti, juga menyoroti soal terminal bus di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Menurut dia, berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat bahwa ada banyak bisa yang tidak masuk menunggu penumpang di terminal. "Ini perlu ada perbaikan dari Dirjen dan Pak Menteri," kata Ali.

Perbaikan terminal bus itu bisa dilakukan dengan cara revitalisasi terminal. Sehingga orang bisa nyaman berada di dalam terminal. Sehingga Orang bisa berekreasi atau bisa healing di area situ. Sehingga bus itu bisa menjemput penumpang di dalam terminal. "Kalau tidak ada orang tentu bis itu tak akan mau masuk," ujar dia.

Menurut dia, saat revitalisasi terminal itu baik, para penumpang akan memiliki keinginan untuk menunggu bus di dalam terminal. Sehingga bus akan tetap berada di dalam terminal. Dia juga meminta supaya Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Menteri Budi supaya memperhatikan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ponorogo yang belum berizin.

Pilihan EditorKepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Ini Respons DPR dan Politikus Soal Kelanjutan IKN Nusantara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

7 jam lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


Ini 2 Kasus yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Ini 2 Kasus yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Ada dua kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, apa saja?


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Pembangunan Bandara IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

2 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pembangunan Bandara IKN Molor gara-gara Hujan, Menhub: Perlu Modifikasi Cuaca

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara IKN molor gara-gara hujan. Akan dilakukan modifikasi cuaca.


Kemenhub: 2 WNA Australia Korban Kecelakaan Helikopter di Pecatu Bali Selamat

2 hari lalu

Petugas memeriksa helikopter Bell-505 yang dioperasikan PT. Whitesky Aviation setelah jatuh di kawasan Suluban, Badung, Bali, Jumat 19 Juli 2024. Helikopter tur wisata dengan nomor registrasi PK-WSP tersebut melakukan upaya pendaratan darurat dan mengalami kecelakaan karena terlilit tali layangan yang mengakibatkan seorang pilot dan empat penumpangnya terluka. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Kemenhub: 2 WNA Australia Korban Kecelakaan Helikopter di Pecatu Bali Selamat

Kemenhub menyatakan dua dari korban kecelakaan helikopter adalah warga negara asing atau WNA asal Australia.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

3 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Kemenhub: Helikopter Jatuh di Bali Ditumpangi Lima Orang

3 hari lalu

Petugas menaikkan koper penumpang ke dalam Helikopter jenis Bell 505 milik PT. WhiteSky Aviation untuk mudik Lebaran ke Bandung di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 29 April 2022. PT WhiteSky Aviation pada musim mudik tahun 2022 ini membuka rute penerbangan ke Bandung dan Cirebon seiring dengan meningkatnya permintaan. ANTARA/Muhammad Iqbal
Kemenhub: Helikopter Jatuh di Bali Ditumpangi Lima Orang

Kemenhub menyebutkan helikopter yang terjatuh di wilayah Bali pada Jumat, 19 Juli 2024 pukul 15.33 Wita, ditumpangi oleh lima orang.


Kemenhub: Helikopter Jatuh di Bali Diduga Akibat Terlilit Tali Layangan, Penumpang Selamat

3 hari lalu

Helikopter jenis Bell 505 milik PT. WhiteSky Aviation bersiap membawa satu keluarga untuk mudik ke Bandung di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 29 April 2022. Tarif mudik dengan heli ini untuk sekali terbangnya mencapai Rp 8 juta ke Bandung dan Rp 12 juta untuk rute Cirebon dengan durasi penerbangan 40 menit. ANTARA/Muhammad Iqbal
Kemenhub: Helikopter Jatuh di Bali Diduga Akibat Terlilit Tali Layangan, Penumpang Selamat

Kemenhub menyatakan, helikopter yang terjatuh di wilayah Bali pada Jumat sore, 19 Juli 2024 pukul 15.33 WITA diduga akibat terlilit tali layangan.


KPK Periksa Satu ASN Kemenhub sebagai saksi Tersangka Korupsi DJKA Yofi Oktarisza

3 hari lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
KPK Periksa Satu ASN Kemenhub sebagai saksi Tersangka Korupsi DJKA Yofi Oktarisza

KPK periksa seorang ASN Kemenhub untuk menjadi saksi atas tersangka korupsi DJKA Yofi Oktarisza.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?