TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang juga Dhony.
Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Kemudian Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Berikut beberapa informasi terkait pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
1. Mundur Bukan Keputusan Mendadak
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak menjelaskan alasan Bambang dan Dhony mundur bersamaan. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang juga Dhony.
Menurut Pratikno, alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Jokowi. "Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.
Pratikno hanya mengatakan pengunduran diri tersebut bukan keputusan mendadak. "Sudah lama pembicaraan. Tapi surat (Keputusan Presiden) memang baru," ujarnya.
2. Gaji Telat 11 Bulan
Pada April 2023, Bambang Susantono menceritakan bahwa ia dan Dhony Rahajoe telat dibayar gajinya, bahkan hampir setahun lamanya. Keterlambatan tersebut disebut tak lepas dari penerbitan Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilaksanakan pada Senin, 30 Januari 2023.
“Kami harus jujur bahwa kami masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary,” kata Bambang dalam rapat dengar pendapat di DPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 3 April 2023.
Adapun gaji Bambang dan Dhony baru diterima setelah 11 bulan bekerja. Dalam aturan tersebut, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp 172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp 178 juta.
3. Diduga Target Terlalu Tinggi
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyoroti tingginya target proyek IKN Nusantara, menyusul pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN.
“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.
Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi. Daniel pun turut menyoroti target Otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara baru pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut Daniel, target itu mungkin bisa dipenuhi jika sekedar upacara. Namun, akan sulit untuk memenuhi target kepindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.
4. Perencanaan Pembangunan IKN Tidak Matang
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai mundurnya pejabat tertinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang tidak matang. "Itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sangat disesalkan karena 17 Agustus tidak lama lagi," tutur Hasto di Depok, 3 Juni 2024.
Menurut Hasto kritik terbesar yang dilayangkan ke era pemerintahan Joko Widodo saat segala sesuatu percepatan pembangunan harus dilakukan, namun melupakan aspek lain. Politikus asal Yogyakarta ini pun mengaku tidak heran dengan kondisi proyek di IKN yang sekarang.
Alasannya, Hasto menambahkan, segala sesuatu muncul sebagai arahan dari pusat yang harus dijalankan, namun tidak membuka ruang perencanaan. "Secara alamiah harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini, sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang besar, yang membuat yang bersangkutan (Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe) mundur," kata Hasto.
KHUMAR MAHENDRA | RIRI RAHAYU | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | SULTAN ABDURRAHMAN | RICKY JULIANSYAH
Pilihan editor: Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni Gantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Tangani IKN
