TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok, beban pengeluaran masyarakat Indonesia akan bertambah dengan diwajibkannya para pekerja mengikuti program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Pemerintah telah membuat kebijakan baru mengenai pemotongan gaji karyawan atau pekerja di Indonesia sebesar tiga persen untuk membayar iuran wajib Tapera. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Para pekerja yang sudah memenuhi syarat, wajib menjadi peserta program Tapera dan menerima gajinya dipotong setiap bulan. Menurut Pasal 55 beleid tersebut, pekerja mandiri yang melanggar ketentuan terkait kewajiban menjadi peserta akan dikenai sanksi peringatan tertulis oleh Badan Pengelola (BP) Tapera. Peringatan tertulis diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing sepuluh hari kerja.
Sedangkan, sanksi administratif bagi pengusaha lebih beragam, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, memublikasi ketidakpatuhan pemberi kerja, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha. Adapun untuk besaran denda administratif yang dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang wajib dibayarkan.
Mengenai hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kebijakan pemotongan upah tersebut. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan pemotongan upah pekerja justru akan menambah beban bagi perusahaan maupun pekerja.
"Program Tapera terbaru semakin menambah beban baru, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani melalui keterangan resmi, Selasa, 28 Mei 2024.
Apindo sendiri sudah melakukan diskusi, koordinasi, bahkan mengirimkan surat kepada Presiden untuk mempertimbangkan Tapera. Sebab, program Tapera nanti akan memberatkan beban iuran bagi kedua pihak yakni pelaku usaha dan pekerja atau buruh.
"Tambahan beban bagi pekerja 2,5 persen dan pemberi kerja 0,5 persen dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Sebagai informasi, syarat peserta Tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri (freelancer) yang berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Selain itu, pekerja juga harus mempunyai penghasilan setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.
Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri.
Kebijakan pemotongan gaji karyawan ini menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja. Pasalnya, para pekerja sudah memiliki potongan gaji yang cukup besar sebelum adanya Tapera. Mulai dari iuran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Pajak Penghasilan (PPh).
Oleh karena itu, tambahan pemotongan gaji sebesar tiga persen untuk Tapera dinilai memberatkan pegawai. Belum lagi harga bahan pokok yang terus naik membuat masyarakat harus memutar otak agar kebutuhannya dapat terpenuhi.
