Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Batasi Pembelian LPG 3Kg: dari Cap 'Hanya untuk Masyarakat Miskin' sampai Pakai KTP

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Ilustrasi tabung gas 3 kg (TEMPO/YUDONO)
Ilustrasi tabung gas 3 kg (TEMPO/YUDONO)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengerem jatuhnya gas LPG 3 kilogram bersubsidi kepada yang tidak berhak. Upaya terakhir adalah mengharuskan pembeli menunjukkan KTP saat membeli gas melon itu mulai 1 Juni 2024.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan mulai 1 Juni seluruh agen di titik pangkalan akan mendata konsumen. "Akan dicatat dalam aplikasi atau sistem yang disebut Merchant Application atau MAP," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Selasa 28 April 2024.

Riva memaparkan, hingga April ada 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG 3 kilogram. Tujuan pencatatan adalah agar subsidi LPG lebih tepat sasaran.  

Sampai 30 April 2024 tercatat sudah 98,8 persen transaksi dicatatkan ke dalam Merchant Application dan mayoritas pendaftarnya adalah sektor rumah tangga. 

Hingga akhir April sudah terdaftar 41,8 juta Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Sektor rumah tangga terbanyak 35,9 juta, lalu 5,8 juta usaha mikro, petani 12,8 ribu, Nelayan 29,6 ribu dan pengecer 70,3 ribu NIK. Pengecer masih masuk karena diakomodir 20 persen.

Pemerintah mati-matian mengerem subsidi gas elpiji ini.  PT Pertamina Patra Niaga memperkirakan penyaluran LPG bersubsidi atau LPG 3 kg akan mengalami pembengkakan sebesar 4,4 persen dari kuota yang dialokasikan pada akhir 2024.

"Prognosis“ penyaluran LPG 3 kg tahun 2024 sebesar 8,38 juta metrik ton (MT) atau over 4,4 persen dari kuota 2024,” ujar Riva Siahaan seperti dikutip ANTARA.

Kuota penyaluran LPG 3 kg tahun 2024 adalah sebesar 8,03 MT. Perhitungan tersebut diperoleh Pertamina dengan mempertimbangkan rata-rata penyaluran harian LPG 3 kg hingga April 2024 dan upaya pengendalian kuota LPG 3 kg.

Realisasi penyaluran LPG 3 kg per April 2024, mencapai 2,69 juta MT atau 1,8 persen melebihi kuota hingga April 2024, yakni sebesar 2,64 juta MT.

“Peningkatan konsumsi masyarakat terkait beberapa kegiatan, baik dari Ramadhan–Idul Fitri, dan juga kegiatan beberapa libur terkait dengan pemilu dan juga hari-hari besar,” kata Riva.

Pertamina memproyeksikan penyaluran LPG 3 kg tahun 2025 sebesar 8,46 juta MT dengan mengacu pada pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2021–2023 sebesar 1,13 persen per tahun, serta mempertimbangkan upaya pengendalian penyaluran LPG 3 kg melalui kegiatan subsidi tepat LPG 3 kg.

“Besarannya lebih kurang 1,0 persen dibandingkan dengan prognosa yang tadi kami sampaikan untuk tahun 2024 atau lebih kurang berada 5 persen di atas kuota yang disetujui dan masuk ke dalam APBN di tahun 2024,” kata Riva.

Wapres Jusuf Kalla pimpin konversi minyak tanah ke gas 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penggunaan gas elpiji secara masif terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo ambang Yudhoyono 2004-2009. Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007 memimpin konversi dari minyak tanah ke gas karena tingginya harga BBM jenis itu.

Pemerintah harus menanggung Rp5 ribu rupiah per liter minyak tanah, sehingga Kalla waktu itu berinisiatif mendorong konversi ke gas elpiji. 

Kompor dan tabung gas dibagikan secara gratis ke rumah-rumah tangga, pedagang dan pelaku usaha kecil. Sempat terjadi penolakan, karena banyak warga takut menggunakan gas. Namun upaya konversi akhirnya berhasil dan pelan-pelan minyak tanah sudah menghilang dari dapur masyarakat Indonesia.

Laman Kementerian ESDM menulis, "Program konversi Minyak Tanah ke Elpiji 3kg telah mendistribusikan 57,19 juta paket dan berhasil hemat subsidi sebesar Rp197,05 triliun sejak dimulai pada 2007. Kesuksesan program konversi yang dilakukan Indonesia ini telah menajdi contoh bagi Negara-negara lain."

Murahnya harga gas tabung melon -- sebutan karena warna tabungnya hijau terang, membuat banyak rumah tangga yang tadinya memakai tabung gas ukuran 12 kg beralih ke tabung 3 kg. Maklum saja dengan harga Rp20 ribu-Rp25 ribu, harga gas tabung melon hanya Rp7 ribu per kg sementara tabung 12 kg berharga Rp192 ribu atau Rp16 ribu per kg.

Akibatnya, subsidi gas terus naik. Pada 2023 sudah mencapai Rp117 triliun. Pada 2024, pemerintah mengurangi subsidi gas menjadi Rp87,4 triliun.

Upaya mengerem penggunaan gas tabung melon tidak hanya sekali ini dilakukan. Pada 1 Januari 2024 misalnya, pemerintah sudah menyatakan gas subsidi hanya untuk yang berhak. Namun nyatanya banyak penggunanya tergolong masyarakat mampu.

Bahkan tindakan 'ekstrem' pernah dilakukan pemerintah dengan menuliskan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN' di tabung gas melon ini dengan cat putih berukuran besar. Namun upaya ini pun tak ngefek. Apakah keharusan menggunakan KTP per 1 Juni 2024 untuk membeli gas  tabung 3 kg akan berdampak?

Baca juga

Tanggapan UKT Batal Naik: UB Kembalikan Kelebihan Bayar, DPR Minta Negara Biayai PTN

Akal-akalan Pembatalan Kenaikan Uang Kuliah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

4 jam lalu

DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi PT Pertamina (Persero) soal banyaknya subholding. Ia meminta ada kajian terhadap tiap subholding


Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun Sepanjang Tahun 2023

5 jam lalu

Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun Sepanjang Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba total sebesar US$ 4,77 miliar atau sekitar Rp 72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per US$)


Pertamina Setor Rp 304,7 triliun ke Penerimaan Negara 2023, Turun Rp 2,5 triliun dari Setoran Tahun Sebelumnya

18 jam lalu

Emma Sri Martini Direktur Keuangan Pertamina. Foto : Pertamina
Pertamina Setor Rp 304,7 triliun ke Penerimaan Negara 2023, Turun Rp 2,5 triliun dari Setoran Tahun Sebelumnya

Direktur Keuangan Pertamina menyampaikan pihaknya berkontribusi atas penerimaan negara untuk 2023 sebesar Rp 304,7 triliun yang digabung dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan signature bonus.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

19 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Penyerapan Realisasi TKDN Pertamina Menyentuh 374 Triliun pada Tahun 2023

22 jam lalu

Penyerapan Realisasi TKDN Pertamina Menyentuh 374 Triliun pada Tahun 2023

Pertamina Group berhasil melakukan penyerapan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 47 persen dari total TKDN BUMN secara nasional.


Daftar Anggota TKN Prabowo-Gibran yang Jadi Komisaris BUMN, Banyak di Pertamina

1 hari lalu

Daftar Anggota TKN Prabowo-Gibran yang Jadi Komisaris BUMN, Banyak di Pertamina

Beberapa waktu terakhir, sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dikabarkan menjadi komisaris BUMN


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

1 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi


BNPT Lakukan Asistensi Pengamanan Kilang Pertamina Refinery Unit V Balikpapan

1 hari lalu

Kasubdit Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel (Cpl) Sigit Karyadi, saat meninjau Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V, pada Selasa 11 Juni 2024.
BNPT Lakukan Asistensi Pengamanan Kilang Pertamina Refinery Unit V Balikpapan

Sebagai asistensi penguatan pengamanan objek vital dalam rangka kesiapan pelaksanaan Upacara HUT Ke - 79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengecek sistem keamanan Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V, Balikpapan, Kalimantan Timur.


Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono. Budi Purwanto
Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri dan mantan Kapolda Jateng Condro Kirono ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Mereka TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.


Keponakan Jokowi jadi Direktur Anak Perusahaan Pertamina, Pengamat: Akuntabilitas Dipertanyakan

1 hari lalu

Sales Area Manager Wilayah Banten, Joko Priyambodo saat memberikan keterangan pers di rest area KM 43 Tol Tangerang-Merak. antaranews.cosm
Keponakan Jokowi jadi Direktur Anak Perusahaan Pertamina, Pengamat: Akuntabilitas Dipertanyakan

Pengamat menilai kenaikan jabatan keponakan Jokowi sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik bisa menimbulkan konflik kepentingan