Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Permudah Izin Pembudidaya, KKP Percepat Penghiliran Rumput Laut

image-gnews
Pemerintah Berambisi Dongkrak Produksi Rumput Laut Nasional Pada 2030
Pemerintah Berambisi Dongkrak Produksi Rumput Laut Nasional Pada 2030
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menggenjot penghiliran rumput laut, selain nikel. Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengelola bahan baku rumput laut ke produk yang memiliki nilai tambah atau siap pakai. 

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tb. Haeru Rahayu mengatakan jika dibandingkan dengan budidaya udang, biaya produksi rumput laut lebih kecil. Pembudidaya bisa memanfaatkan bantuan dana dari banyak aspek.

Misalnya, dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKPLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. "Duitnya lumayan, Rp 1 koma sekian triliun itu tiap tahunnya untuk semua perikanan," kata dia di Bali, Minggu, 19 Mei 2024.

Namun, ia mengungkapkan hingga saat ini dana tersebut belum banyak dimaksimalkan, meski bunganya hanya sekitar 3 persen. "Ya karena masyarakatnya masih senang dengan yang konvensional, padahal itu mahal. (Target) 12 persen paling tidak setahun, sayang kan kita 3 persen cuma setahun," ucapnya.

Tb mengklaim perizinan untuk industri rumput laut sudah mudah karena satu pintu. "Perizinan sudah gampang, izinnya sekarang sudah ada di kementerian investasi tidak lagi ketemu fisik, tapi sudah pakai OSS," ucapnya.

Lokasi budidaya dapat ditentukan lewat pemerintah daerah. Menelisik dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKP RL, pembudidaya dapat menggunakan 1 hektar dengan harga Rp 18,680 juta sepanjang masa.

Menyoal bibit pembudidaya yang dikhawatirkan kurang berkualitas, KKP mengklaim sudah menggunakan teknik Tissue Culture. Faktor penurunan kualitas itu bisa jadi karena bibit yang sudah besar diambil terus menerus.

"Kami sudah ada 6 unit pelaksana teknis yang punya dukungan dan setiap tahun kita ada bantuan kepada masyarakat," ucapnya. Lokasinya, ada di Lombok, Jepara, Lampung, Takalar, dan Situbondo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Tb menyebut, China menjadi investor terbesar di Indonesia. Lalu, Korea, Jepang, dan India yang sudah membangun industri tersebut di Bali. Ia mengklaim sudah banyak memberikan rekomendasi ke pembudidaya.

"Sudah banyak, kalau datang ke Sulawesi itu banyak banget. Kalau di Bali kita tidak sarankan lah, karena di sini kan lebih banyak wisata supaya tidak bercampur," ucapnya.

Tb menyebut, pemerintah menargetkan ekspor rumput laut mentah yang tadinya 80 persen akan dikurangi menjadi 50 persen dengan bahan yang lebih bernilai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong hilirisasi industri rumput laut di Indonesia. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil rumput laut terbesar di dunia.

Keinginan itu menjadi salah satu program yang akan diturunkan kepada pemerintahan baru, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, hilirisasi industri dapat mencapai target dalam 15 tahun ke depan jika penerusnya konsisten.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

4 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan hanya 4,9 sampai 5 persen. Tak banyak berubah sepuluh tahun terakhir.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

6 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

7 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

7 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

9 jam lalu

Sejumlah kendaraan menuju Jalan Raya Puncak terjebak kemacetan di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Agustus 2021. Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang semula 10 Agustus menjadi 11 Agustus dengan harapan daat mengurangi mobilitas dan potensi penularan Covid-19. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

Pengelola dana asuransi wajib kendaraan bermotor yang akan ditetapkan pada awal tahun depan, tidak boleh mengambil keuntungan.


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

9 jam lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

12 jam lalu

Petugas mengoperasikan
Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 70 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi


Jokowi: SDM Papua Bagus, Tinggal Menggosoknya Agar Cemerlang

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa  23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi: SDM Papua Bagus, Tinggal Menggosoknya Agar Cemerlang

Jokowi mengatakan dirinya menyaksikan sendiri kepandaian dan kepintaran putra-putri asli Papua saat menghadiri perayaan puncak Hari Anak Nasional.