TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia berpidato dalam Pertemuan Tingkat Menteri Anggota OECD di Paris, Prancis.
Di depan seluruh menteri negara anggota OECD, Airlangga menyampaikan tiga isu penting. Yang pertama, ia membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
"Kita bicara terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dan juga terkait dengan program-program Indonesia yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan transisi energi, dan terkait dengan capaian Indonesia ke depan untuk membangun ekonomi yang ramah terhadap lingkungan," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024.
Pada isu kedua, Airlangga mengemukakan pandangan Indonesia terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI). Ia mengaku Indonesia diminta pandangannya terkait AI oleh OECD.
Dalam pandangannya, Indonesia menegaskan perlunya peranan AI yang bertanggungjawab, serta posisi Indonesia yang mendukung Hiroshima Initiative yang dilakukan Pemerintah Jepang.
"Kita melihat OECD akan segera membuat regulasi terkait AI, dan juga mitigasi terhadap dampaknya, baik terhadap publik, pemerintah, maupun stakeholders," ujar Airlangga.
Kemudian pada isu ketiga, Ketua Tim Nasional OECD itu juga menyampaikan terkait Data Freeflow with Trust (DFFT).
Sebagai informasi, Data Free Flow with Trust menggambarkan skenario ideal di mana tidak ada batasan terhadap arus data lintas batas antar negara.
Dalam pembahasan ini, OECD meminta Indonesia menyampaikan tanggapan pertama soal apa yang sudah dilakukan Indonesia dan ASEAN.
Pimpinan sidang OECD yang juga Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono menyebut OECD harus belajar dari Indonesia dan Jepang terkait dengan isu ini.
"ASEAN sudah maju selangkah lebih depan, dengan digital framework agreement yang sudah di-launch oleh Indonesia. Dan di dalam itu termasuk interoperability daripada data, kemudian, cross borders data dengan trustworthy, dan yang ketiga bahkan kita sudah move beyond dengan data tersebut. Sudah melakukan local currency seatlement dengan payment sistem di lima negara ASEAN. Dan dari situ mereka ingin belajar dari negara-negara ASEAN," pungkasnya.
Pilihan Editor: Kementerian Luar Negeri Pastikan Tidak Ada Rencana Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
