Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Beda Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Jepang dan Cina

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kereta cepat Jakarta-Surabaya pernah direncanakan akan dibangun pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama, namun proyek tidak jadi dilaksanakan. Di akhir masa jabatan periode kedua, Presiden menggandeng Cina untuk melanjutkan kereta cepat Bandung-Jakarta sampai ke Yogyakarta dan Surabaya.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi-Jusuf Kalla mencanangkan dua proyek kereta cepat, yakni Jakarta - Surabaya dan Jakarta Bandung. Kalla sempat menyatakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya kerja sama dengan Jepang itu akan dilaksanakan pada 2019.

Tapi sampai saat ini, proyek tidak jalan dan Presiden Jokowi menghidupkan kembali rencana tersebut dengan menggandeng Pemerintah Cina.

Berikut perbedaan kedua proyek tersebut:

Pertama: Negara pemasok kereta cepat. Pada 2016, Presiden Jokowi mecanangkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan menggandeng Jepang, yang dilanjutkan dengan kesepatakan antara Jokowi dan PM Jepang Shintaro Abe pada Januari 2017.

Proyek akhirnya tidak dilanjutkan, dan pada 2024, Jokowi menghidupkan kembali rencana lama tersebut, namun dengan menggandeng Cina. 

Jokowi mengajak Cina mengembangkan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan membangun jaringan melanjutkan proyek kereta cepa Jakarta-Bandung yang sudah rampung.

Kedua: Kecepatan kereta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada rencana kerja sama dengan Jepang, kereta cepat Jakarta-Bandung akan melaju dengan kecepatan 150-200 km perjam sehingga jarak Jakarta-Surabaya ditempuh 5 jam.

Pada rencana kerja sama dengan Cina, kereta akan melaju dengan kecepatan 200-250 km per jam sehingga bisa menempuh jarak Jakarta-Surabaya hanya 3,5 jam.

Ketiga: Biaya pembangunan

Pada proyek 2019, kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan menelan biaya Rp60 triliun, dengan rincian biaya pembangunan berasal dari JICA (Jepang) dan biaya pembebasan lahan dari Pemerintah Indonesia.

Pada proyek 2024, pemerintah belum menghitung biayanya. Namun Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Whoosh sampai ke Surabaya setidaknya membutuhkan ongkos 4,8 kali dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bhima membuat perhitungan dengan mengasumsikan nilai biaya per kilometer proyek KCJB Rp 790,5 miliar.

Sehingga, dengan panjang 142,3 kilometer Jakarta-Bandung maka biayanya Rp 112,5 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat.

Pilihan  Editor Disebut Luhut Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dan Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 jam lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.


Jepang Juara Piala Asia U-23 2024 Usai Kalahkan Uzbekistan 1-0

7 jam lalu

Fuki Yamada berselebrasi usai mencetak gol Jepang ke gawang Uzbekistan di final Piala Asia U-23 2024. Doc. AFC.
Jepang Juara Piala Asia U-23 2024 Usai Kalahkan Uzbekistan 1-0

Timnas U-23 Jepang keluar sebagai juara Piala Asia U-23 2024 setelah mengalahkan Uzbekistan pada partai final. Rekor sempurna Uzbekistan runtuh.


Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

10 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.


Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaiki mobil listrik ESMEKA BIMA EV pada ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Kamis, 16 Februari 2023. Produsen mobil lokal, Esemka, memperkenalkan dua unit prototipe mobil listrik, yaitu Esemka Bima EV Cargo Van dan Passenger Van. Tempo/Tony Hartawan
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.


Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

11 jam lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama istri Franka Franklin Makarim dalam puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024 di Indonesia Arena, Kawasan GBK Senayan Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Youtube Kemendikbud RI.
Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.


Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

12 jam lalu

Jokowi saat melihat motor listrik Gesits. (Foto: Artemis Indonesia)
Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.


Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

12 jam lalu

Jokowi hadir di PEVS 2024. (Gooto/Rafif Rahedian)
Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto


Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

13 jam lalu

Jokowi hadir di PEVS 2024. (Gooto/Rafif Rahedian)
Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo