TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini viral seorang pengemudi mobil Toyota Fortuner berpelat dinas militer bertindak arogan terhadap pengguna jalan lain di Tol Cikampek. Belakangan diketahui pelat nomor 84337-00 yang dipakai itu palsu dan penggunanya, seorang pengusaha, ditangkap polisi dan Puspom TNI.
Pengusaha berinisial Ir. PWGA itu ditangkap di rumahnya di Cempa Putih, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024, setelah video tindak arogansinya diunggah dan viral Jumat lalu
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku, motif pemalsuan pelat dinas TNI tersebut, salah satunya untuk menghindari aturan ganjil-genap yang berlaku di beberapa ruas jalanan Jakarta.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 17 April 2024, mengatakan bahwa pelaku yang merupakan seorang laki-laki berinisial PWGA ditangkap oleh polisi dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Puspom TNI.
"Motifnya untuk menghindari ganjil-genap,” kata Danpuspom TNI kepada ANTARA.
Sementara itu, Puspom TNI dalam siaran resminya di Jakarta, Rabu, menyebut pelaku merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pengusaha. Puspom TNI menegaskan bahwa pelaku bukan prajurit TNI.
"Saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan untuk tuduhan pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2005/IV/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 12 April 2024. Selanjutnya, pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya,” demikian siaran pers Puspom TNI.
Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan. Pada ayat 1 disebutkan:
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Sedangkan di ayat 2, disebutkan: Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Mayjen Yusri Nuryanto mengingatkan masyarakat bahwa penyalahgunaan pelat kendaraan dinas TNI merupakan pelanggaran pidana.
“Masyarakat agar tidak menyalahgunakan atau memalsukan penggunaan pelat dinas TNI karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 280 Undang-Undang LLAJR dengan denda Rp500.000,” kata Danpuspom TNI.
Yusri menjelaskan pemalsuan dan penyalahgunaan pelat kendaraan dinas TNI merugikan dan mencemarkan nama baik TNI. Sering kali, mereka yang memalsukan pelat dinas itu juga bertindak arogan kepada pengendara lainnya.
“Penggunaan kendaraan dinas TNI harus dikemudikan oleh orang yang memiliki SIM TNI, yaitu prajurit TNI dan purnawirawan TNI,” kata Yusri.
Dia juga mengimbau masyarakat agar tak tergiur dengan tawaran membuat pelat dinas TNI dan surat-surat izin untuk menggunakan pelat tersebut. “Masyarakat jangan percaya apabila ada oknum yang menjanjikan bisa membuat pelat dinas TNI dan surat-suratnya apalagi penawaran tersebut melalui media online,” kata Yusri.
Dia menjelaskan Puspom TNI terus berkoordinasi dengan Polri untuk menindak tegas pelaku pemalsuan pelat dinas TNI. Kasus Fortuner ini bukan yang pertama. Puspom TNI juga telah melimpahkan beberapa kasus pemalsuan pelat dinas TNI yang dilakukan oleh masyarakat ke kepolisian. Namun, Yusri tidak menyebutkan jumlah kasus yang dilimpahkan itu setidaknya dalam kurun waktu setahun terakhir.
Danpuspom pun meminta masyarakat agar segera melapor ke Puspom TNI manakala mereka menemukan orang-orang yang menjanjikan membuat pelat kendaraan dinas TNI.
“Apabila masyarakat menemukan ada pengguna pelat dinas TNI menyalahi ketentuan dan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab silakan melapor ke Puspom TNI, termasuk apabila ada yang menawarkan bisa membuat pelat dinas TNI untuk masyarakat sipil,” kata Yusri.
Dalam tayangan video yang viral di media sosial minggu lalu, seorang pengendara Toyota Fortuner cekcok dengan pengendara lainnya di Tol Jakarta-Cikampek KM 56. Pengendara Fortuner itu, saat kejadian, menggunakan pelat kendaraan dinas TNI dengan nomor registrasi 84337-00.
Pelat mobil dinas TNI itu merupakan pelat nomor kendaraan dinas Guru Besar Universitas Pertahanan RI Marsekal TNI Purn. Prof. Asep Adang Supriyadi. Pemilik sah pelat itu dalam menyatakan dia tak kenal dan tak punya hubungan apa pun dengan pemalsu pelat yang mengendarai Toyota Fortuner itu.
Asep menjelaskan bahwa pelat dinas itu terpasang pada kendaraannya Mitsubishi Pajero Sport. Kendaraan operasional itu digunakan oleh Asep sejak dia pensiun sebagai perwira tinggi TNI pada tahun 2020.
"Kendaraan yang saya gunakan dengan pelat nomor dinas tersebut adalah Pajero Sport dan terdaftar dalam sistem, bukan Toyota Fortuner sebagaimana yang telah viral di video pemberitaan," kata Asep dalam surat yang ditujukan kepada Kapuspen TNI dan Danpuspom TNI.
Terkait dengan pelat nomor yang sama dengan miliknya, Asep mengatakan, "Saya sama sekali tidak tahu karena tidak pernah memberikan, meminjamkan, ataupun mendelegasikan penggunaan nomor pelat dinas tersebut kepada orang lain."
Ia kemudian melaporkan dugaan pemalsuan itu ke Polda Metro Jaya.
Pilihan Editor Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak
