TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, berkomentar soal keterangan yang disampaikan empat menteri dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang digelar hari ini. Empat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Penyaluran Bansos menjelang masa pemilihan presiden dipersoalkan karena dianggap telah dipolitisasi dan menyebabkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Menurut Yusril, keterangan yang disampaikan keempat menteri itu telah menjawab sebagai dugaan politisasi bantuan sosial atau bansos. "Secara indirect, mereka memberikan klarifikasi terhadap anggaran soal bansos," kata Yusril saat ditemui Tempo di sela persidangan, Jumat, 5 April 2024.
Yusril menyampaikan, pihaknya akan mencermati keterangan empat menteri itu agar dapat membuktikan tidak ada politisasi bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menyatakan bahwa Prabowo-Gibran tak memberikan pesan khusus kepadanya, baik sebelum maupun sidang berlangsung. "Oh, enggak. Enggak ada," tuturnya.
Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menyebut bahwa keterangan keempat menteri dalam persidangan tidak membuktikan tuduhan Timnas AMIN maupun TPN Ganjar-Mahfud soal politisasi bansos.
"Keterangan menteri ini justru menjadikan perkara ini menjadi jelas dalil-dalil permohonan itu tidak terbukti," ujar Otto.
Menurut Otto, Bansos yang digelontorkan oleh pemerintah merupakan hal yang biasa terjadi di banyak negara lain. Dia juga menyinggung soal pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa penyusunan APBN 2024 tidak diintervensi oleh Pemilu 2024.
"Jadi, tidak ada keterkaitan antara Bansos ini dengan memenangkan salah satu Paslon saja," ucapnya.
Dalam pemeriksaan itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat mengungkap kendala penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dialami pemerintah pada tahun 2023. Menurut dia, kendala itu berhubungan dengan proses pemeriksaan data penerima yang tidak sesuai.
Risma membeberkan sejumlah persoalan akurasi data dalam penyaluran Bansos tersebut. Antara lain terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai sejumlah penerima Bansos yang justru berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Pilihan Editor: Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?
