TEMPO.CO, Jakarta - Hingga lewat pekan pertama bulan Ramadhan, harga beras tidak kunjung stabil. Hal tersebut menjadi pertanyaan Komisi VI DPR RI terhadap langkah pemerintah dalam menangani persolan beras di Indonesia yang sudah akut.
Melalui Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan (Kemenad), Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan langkah yang ditempuh pemerintah untuk menstabilkan kurva harga beras. Ia juga menyoroti besarnya impor beras yang dilakukan pemerintah namun tidak linier dengan stabilnya harga beras di masyarakat.
“Kita tahu permasalahan impor beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras. Sudah impornya tinggi, harga berasnya (juga) tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah masayrakat,” kata Evita dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, melansir dari laman dpr.go.id Rabu, 13 Maret 2024
Evita menilai langkah pemerintah saat ini masih kurang dalam mengantisipasi harga beras yang melambung tinggi. Pemerintah cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesaat, sehingga permasalahan serupa terus menerus berulang, ia juga mewanti-wanti selain solusi jangka pendek semacam pasar murah, pemerintah perlu menggali akar permasalahannya untuk merumuskan langkah yang tepat.
“Kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan pasar murah, cari ini cari ini, tetapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus pak,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Untuk itu, Evita meminta pemerintah untuk serius bersama mengatasi permasalahan beras. Sebab, langkah konkret pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang di persentasikan. Harus ada Langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri,” harap Evita disampaikan kepada mendag Zulkifli Hasan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ihwal problem menahun harga beras.
Pilihan editor: Dalih-dalih Jokowi Soal Harga Beras Tinggi, Lazimkah?
