TEMPO.CO, Jakarta - Dalam empat bulan terakhir kenaikan harga beras telah menyentuh nominal Rp 14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp 18.000 per untuk beras premium. Suatu anomali dan menjadi yang tertinggi dalam sejarah 25 tahun terakhir.
Menanggapi melejitnya harga beras dan kelangkaan sejak Januari dalih-dalih Presiden Jokowi terkait penyebab tingginya harga beras dan kelangkaan komoditas pangan tersebut terus bermunculan, mulai dari faktor Iklim hingga persoalan distribusi.
-Kenaikan dan Kelangkaan Beras Akibat Perubahan Iklim
Harga beras yang terus meroket ini disebut-sebut akibat perubahan iklim yang menyebabkan sejumlah daerah di Indonesia mengalami gagal panen
Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pidatonya menyerahkan bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, kondisi ini hampir terjadi di semua negara di seluruh dunia.
Menanggapi perubahan iklim yang kerap menjadi dalih atas kenaikan dan kelangkaan harga beras di pasaran Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (IKIBAR) Syaiful Bahari menyatakan, “Lagi-lagi saya tekankan pemicunya bukan faktor El Nino yang selalu dijadikan penyebab produksi padi anjlok, sehingga cadangan beras nasional mengalami difisit,” ucap Syaiful dalam keterangannya kepada Tempo Rabu, 3 Januari 2023.
Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Ia menilai, kegagalan dalam mencapai kemandirian di sektor pangan disebabkan oleh kurangnya visi dan rancang bangun dari pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan produksi beras nasional untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
“tidak adanya keseriusan tersebut terlihat sejak 2019 terjadi penurunan anggaran yang signifikan di sektor pertanian, terutama pupuk subsidi, yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dipangkas sampai 10 triliun. Belum lagi harga bibit yang mahal dengan kualitas rendah. Semua itu tentu berdampak terhadap menurunnya produktifitas pertanian padi,' terangnya.
-Kenaikan Harga Terjadi di Seluruh Negara
Selain itu dia mengklaim kenaikan harga beras terjadi di seluruh negara.“Harga beras di seluruh negara, di dunia itu sekarang naik, tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca sehingga banyak yang gagal panen,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dilansir dari Antara pada 19 Februari 2024.
Namun faktanya melansir dari Koran Tempo, 13 Maret 2024 pernyataan Presiden ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Sebab, negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam, tidak mengalami hal yang sama seperti Indonesia, harga beras ecaran di Malaysia dan Singapura pada 2024 tercatat Rp 6-12 ribu per kilogram.
Klaim Hanya Masalah Distribusi
Jokowi sebelumnya juga mengklaim ini hanya masalah distrubusi dan banjir dan stok beras di Bulog masih cukup banyak, ia menyampaikan hal tersebut pada 14 Februari 2024. Namun meski demikian, harga dan stok beras tak kunjung stabil hingga memasuki bulan Ramadhan. Di sisi lain data cadangan beras di gudang Bulog ternyata tak cukup banyak pada penghujung tahun.
Bansos Bantu Warga Hadapi Kenaikan Harga
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberikan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga komoditas tersebut sementara itu anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad menyatakan bahwa pemicu lain dari tingginya harga beras boleh jadi karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur.
Apabila mengacu pada prosedur yang berlaku bantuan harusnya dibagikan secara reguler setiap 3 bulan sekali.
“Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi. Tapi sayangnya pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan,” kata anggota komite I DPD tersebut dalam siaran tertulis melansir dari laman dpd.go.id.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARANEWS | DPD.GO.ID
Pilihan editor: Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil
