Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agoda dan Airbnb Cs Terancam Diblokir Pekan Ini, Sandiaga: Kami Ingin Tiap Entitas di RI Ikuti Aturan

image-gnews
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Haryadi Sukamdani di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Haryadi Sukamdani di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan soal 6 aplikasi travel agen online atau OTA yang terancam diblokir lantaran belum memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE, jika beroperasi di Indonesia harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

“Di Amerika saja TikTok mau di-banned juga. Jadi, sama dengan semangat seperti itu, kami ingin setiap entitas yang akan beroperasi di Indonesia mengikuti peraturan perundang-undangan,” kata Sandi di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. 

Sebanyak 6 OTA itu yakni Booking.com, Airbnb.com, Agoda.com, Klool.com, Trivago.co.id dan Expedia.co.id diancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena belum memiliki izin sebagai PSE.

Enam perusahaan travel agen online itu hingga kini belum mematuhi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.10/2021. Beleid itu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

Sandiaga juga menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia selalu membuka peluang investasi di sektor ekonomi digital. Oleh sebab itu, pihaknya siap memfasilitasi 6 OTA untuk melengkapi perizinan agar tidak diblokir Kominfo.

Adapun Kementerian Kominfo sebelumnya sudah mengirimkan surat peringatan kepada enam OTA asing per Selasa, 5 Maret 2024. Peringatan ini dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum atas kepatuhan kewajiban pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat peringatan, OTA asing wajib melakukan pendaftaran PSE Lingkup Privat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah berikutnya akan memberikan asistensi dalam melakukan pendaftaran berdasarkan respons dan permohonan OTA asing," seperti dikutip dari keterangan tertulis Kominfo. Jika keenam OTA itu tidak merespons surat peringatan, maka Kementerian Kominfo dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Hariyadi Sukamdani menyatakan dengan tidak mendaftarkan perizinannya, enam OTA itu diduga tak menjalankan kewajiban pembayaran pajaknya. "Level playing field-nya harusnya sama," katanya. 

Sebelumnya, ia juga pernah menyoroti bagaimana proyeksi penetrasi pasar OTA bakal meningkat hingga 45 persen di Tanah Air dengan nilai Rp 12 miliar pada 2025. Namun hal tersebut kontraproduktif dengan pendapatan industri perhotelan nasional.

"Gap antara peningkatan valuasi OTA pemasukan hotel di tanah air diperkirakan akan menghambat target tersebut," kata Hariyadi melalui keterangan tertulisnya. 

Menurut Hariyadi, anomali itu muncul lantaran OTA milik perusahaan asing yang memberikan suntikan modal promosi besar sambil menekan harga hotel di Indonesia. Selain itu ada perusahaan tersebut memungut komisi yang besar terhadap industri perhotelan mitra OTA.

Perusahaan travel agen online itu, kata Hariyadi, tidak membayar pajar dan membebankannya ke hotel karena OTA tidak berbadan tetep di Tanah Air.  Walhasil, pemasukan hotel saat ini belum kembali normal seperti periode sebelum pandemi Covid-19.

Pilihan Editor: Setuju Aturan Pengetatan Barang Bawaan Impor Penumpang, Sandiaga: Bisa Beli Oleh-oleh di Tanah Abang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

1 hari lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

1 hari lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.


Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Pastikan Sudah Bentuk Satgas

3 hari lalu

Ada banyak promo tahun baru 2024 yang bisa dicoba. Bukan hanya makanan dan minuman, ada juga promo tiket pesawat dan tambah daya PLN. Foto: Canva
Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Pastikan Sudah Bentuk Satgas

Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat.


Menparekraf Sandiaga Puji Knalpot 'Zero Noise' Buatan Perajin Purbalingga

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Menparekraf Sandiaga Puji Knalpot 'Zero Noise' Buatan Perajin Purbalingga

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi knalpot "zero noise, zero desibel" buatan perajin di Purbalingga, Jawa Tengah


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

6 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

6 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

7 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

Sekelompok massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu 10 Juli 2024.


Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

7 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

Erick Thohir menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.


6 Tips Mencari Hotel Terbaik dan Terjangkau

8 hari lalu

Ilustrasi Hotel (pixabay.com)
6 Tips Mencari Hotel Terbaik dan Terjangkau

Kalau sedang merencanakan perjalanan berikutnya, berikut ini panduan cara mencari hotel yang bagus dengan harga terjangkau


PKB: Mengusulkan Nagita Slavina Mendampingi Bobby Nasution Pilkada Sumut hingga Dipandang Pragmatis

8 hari lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
PKB: Mengusulkan Nagita Slavina Mendampingi Bobby Nasution Pilkada Sumut hingga Dipandang Pragmatis

PKB mengusulkan Nagita Slavina untuk mendampingi Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024