TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto sudah mulai menyisir kandidat untuk mengisi pos-pos pemerintahannya jika resmi jadi Presiden RI 2024-2029. Dia meminta saran nama untuk mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir.
Dia juga minta saran kepada Wakil Erick, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Darmawan Junaidi, hingga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.
"Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Kartiko, Pak Chatib, tolong beri saya rekomendasi, siapa yang akan jadi Dirjen Pajak," kata Prabowo dalam agenda Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.
Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan suara hasil Pemilu 2024. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara antara 58-59 persen.
Sebelumnya, Prabowo berencana meleburkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, lalu membentuknya menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN) jika menjadi presiden RI. Dengan demikian, urusan pajak bukan lagi ditangani oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi, rencana itu disebut akan bertahap.
Saat ini, kata dia, rasio pajak Indonesia masih berkisar 10 persen. Dia membandingkannya dengan negara tetangga yang sudah mencapai angka 16 sampai 18 persen.
"Tax ratio kita banyak bisa di-improve. Sekarang 10 persen dan tetangga kita di 16 persen. Thailand, Malaysia 16 persen, Vietnam Kamboja sekitar 16, 17, 18 persen”.
Menurut Prabowo, peningkatan rasio pajak menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikejar. "Ini yang saya ingin tanya ke para pakar ekonomi di sini. Tolong beri (tahu) kami, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan (pajak)," katanya.
Namun, dia menyebut caranya bukan berarti harus dengan menaikkan tarif pajak. "Kita perlu memperluas jumlah wajib pajak. Saya pikir, ini bisa dilakukan," katanya.
Prabowo berharap rasio pajak dapat meningkat dari yang saat ini 10 persen, menjadi 16 persen. "Saya pikir, ini bisa diselesaikan jika 10 persen dapat meningkat ke 16 persen."
Pilihan Editor: Prabowo Sebut Tak Perlu BUMN Hotel: Kita Harus Biarkan Swasta Semakin Dominan..