Namun, Tito berharap agar tidak perlu ada upaya overreaktif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut dia, penyelesaiannya cukup dengan mengingatkan untuk tidak menahan distribusi barang khususnya pangan. "Kami harap teman-teman pengusaha bisa melaksanakan distribusi, tapi tetap untung," katanya.
Untuk memastikan tidak terjadi penghentian distribusi barang oleh pengusaha, Tito mengungkapkan sebanyak 117 pemerintah daerah pada periode Maret 2024 telah melakukan sidak ke pasar dan distributor. Jumlah itu sekaligus meningkat dibanding periode bulan sebelumnya, yang hanya dilakukan oleh 83 pemerintah daerah.
Tito mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah pangan di Indonesia. Ia menyebut setidaknya ada sembilan langkah yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Adapun langkah-langkahnya seperti pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah atau TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melakukan operasi pasar murah, menyidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan belanja tidak terduga, serta memberikan bantuan transportasi.
"Kalau mengerjakan sembilan langkah ini, sesuai masalah di lapangan, komoditas mana yang naik, penyebabnya. Entah pasokan kurang atau distribusi enggak jalan, itu baru ditelusuri," ujarnya.
Pilihan Editor: Shell Bangun Pabrik Manufaktur Gemuk di Indonesia
