TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal biaya operasional ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara DJA Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi tentang berapa ASN yang pasti akan pindah ke IKN.
"Sehingga belum dapat menginformasikan kebutuhan operasionalnya," kata Dwi kepada Tempo, Selasa, 27 Februari 2024.
Namun, dia menyebutkan belum ada perubahan operasional untuk masing-masing kementerian atau lembaga. Lebih lanjut, Dwi tak menjawab secara gamblang mengenai jumlah pasti kebutuhan operasional pemindahan ASN ke IKN.
"Sampai saat ini, belum ada perhitungan kebutuhan operasional pemindahan ASN ke IKN, karena jumlah yang mau dipindah juga belum ditetapkan," ucap Dwi.
Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, membantah pihaknya belum berkoordinasi dengan Kemenkeu soal jumlah pasti ASN yang akan pindah ke IKN.
"Pasti udah ada, kan setiap kementerian/lembaga menyiapkan anggarannya," ujar Averrouce saat dihubungi Tempo, Selasa. "Sudah disiapkan skenarionya."
Apalagi, kata dia, ada Kelompok Kerja atau Pokja ASN IKN yang menyiapkan perpindahan aparatur negara ke IKN. Dia mencontohkan, anggotanya ada Kemenpan RB, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, dan lain-lain.
"Udah dimasukkan di dalam perencanaan anggarannya yang ada di kementerian/lembaganya, kan mereka yang menentukan 6 ribu (ASN yang pindah ke IKN) siapa saja," tutur Averrouce.
Sebelumnya diberitakan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan perpindahan ASN ke IKN pada Juli 2024 batal. Pemerintah meminta agar rencana tersebut ditunda hingga September 2024.
“Atas arahan dari Mensesneg (Pratikno) yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB, insya Allah nanti sebelum Oktober, kira-kira September," ucap Anas, sapaannya, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.
Dia menjelaskan, apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Adapun tempat tinggal yang tersedia masih belum sesuai dengan rencana awal.
Walhasil, rusun tempat tinggal itu belum bisa dihuni oleh ASN. Merujuk target awal pemerintah, sebanyak 6 ribu orang ASN akan pindah pada gelombang pertama ke IKN.
"Kurang lebih 5 ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," kata Azwar.
AMELIA RAHIMA SARI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Rencana Pindahan 6.000 ASN ke IKN Mundur dari Jadwal, Kenapa?
