TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan baru pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik utuh atau completely built-up (CBU) dan terurai lengkap alias completely knocked-down (CKD).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Sri Mulyani meneken PMK 9/2024 pada 12 Februari 2024. Beleid ini lantas diundangkan pada 15 Februari 2024.
Aturan ini memungkinkan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen. Sehingga, pelaku usaha tak perlu membayar PPnBM atas impor mobil listrik utuh maupun terurai lengkap.
Simulasi Perhitungan Bebas PPnBM Impor Mobil Listrik
Pada bagian lampiran di PMK 9/2024, dijelaskan contoh penghitungan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah untuk impor mobil listrik. Berikut adalah simulasi untuk impor mobil listrik berbasis baterai CBU:
PT ABC adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan perusahaan yang mengimpor mobil listrik CBU. Perusahaan ini telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan dari Kementerian Investasi.
Pada Februari 2024, PT ABC melakukan impor 100 unit KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dengan Nilai Impor
Rp 30 miliar. PT ABC mendapatkan insentif impor berupa tarif Bea Masuk 0 persen dan PPnBM DTP.
- Nilai Impor (DPP) : Rp 30 miliar
- PPN Impor (11 persen) : Rp 3,3 miliar (pajak masukan)
- PPnBM (DTP) : Rp 0
- Harga Impor : Rp 33,3 miliar
Adapun simulasi perhitungan PPnBM yang ditanggung Pemerintah atas impor mobil listrik berbasis baterai CKD adalah:
PT DEF adalah Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pabrikan mobil listrik. Perusahaan ini telah mendapatkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dari Kementerian Investasi.
Pada Maret 2024, PT DEF melakukan penyerahan kepada distributor yaitu PT GHI berupa 100 unit mobil listrik yang berasal dari produksi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat dengan harga jual Rp 40 miliar.
PT DEF mendapatkan insentif PPnBM ditanggung Pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang berasal dari produksi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat.
PT DEF selaku Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur lajak dengan ketentuan:
a. Memungut pajak pertambahan nilai kepada PT GHI dan membuat Faktur
Pajak dengan kode transaksi O1 (nol satu) :
Faktur pajak dibuat oleh PT DEF selaku Pengusaha Kena Pajak
- Harga Jual (DPP) : Rp 40 miliar
- PPN (11 persen) : Rp 4,4 miliar (pajak masukan)
- PPnBM (DTP) : Rp 0
- Nilai Faktur : Rp 44,4 miliar
b. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh: PINUS#EV123#STANDART# 12345678901234567#
c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR ... TAHUN 2024".
Pilihan Editor: Sri Mulyani Perpanjang Insentif Beli Rumah Bebas PPN
