TEMPO.CO, Jakarta - Supply Chain Indonesia atau SCI menyebut, distribusi dan transportasi yang menjadi bagian dari sistem logistik perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan. Hal ini merespons kenaikan harga bahan pangan setelah Pemilu dan menjelang Ramadan 2024.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga bahan pangan setelah Pemilu dan menjelang Ramadan 2024. Dibandingkan dengan Januari 2024, misalnya, harga beras secara nasional naik hingga 2,92 persen di pekan ketiga Februari 2024 yang mencapai Rp14.380 per kilogram.
Baca Juga:
Kenaikan harga beras terjadi di 179 kabupaten/kota dan harga beras di sebanyak 20 persen wilayah Indonesia di atas harga rata-rata nasional. Kenaikan harga pangan juga terjadi untuk komoditas cabai, minyak goreng, dan telur ayam.
CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan kebutuhan sistem logistik yang tangguh dalam proses perencanaan, antisipasi, dan mitigasi berkaitan dengan kenaikan harga pangan diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Mengutip UU itu, Setijadi menjelaskan, pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan mengelola cadangan pangan pokok pemerintah. "Juga mengelola distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok," ujar Setijadi dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu, 21 Februari 2024.
Selanjutnya: Selain itu, kata Setijadi, pemerintah dan pemerintah daerah (pemda)....
