Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilantik jadi Menteri ATR, AHY Punya Aset Tanah di Jaksel dan Bogor Tak Lebih dari 1.000 Meter

image-gnews
Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertajuk
Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertajuk "Indonesia Maju" di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Dalam pidatonya AHY menyampaikan visi misi Partai Demokrat mulai dari perekonomian, pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR). Hal ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada Rabu, 21 Februari 2023.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto adalah Menteri ATR yang masuk kabinet mulai 15 Juni 2022. Saat itu, dia menggantikan posisi Sofyan Djalil yang terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi. Sumber Tempo di Kementerian Agraria dan Tata Ruang sudah menghembuskan rencana pelantikan Hadi oleh Presiden Jokowi di Istana Negara hari ini.

Selain menjabat sebagai Ketua Umum Partai demokrat, AHY juga menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute. Mantan perwira militer ini pun merupakan pendiri dari AHY Foundation.

Lantas, berapa harta kekayaan AHY yang kin menjabat sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Harta Kekayaan AHY

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY adalah anak sulung dari mantan presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia pernah melaporkan harta kekayaannya saat mencoba peruntungan di dunia politik dengan mengikuti ajang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 bersama Sylviana Murni.

Namun, dia harus berbesar hati usai kalah suara dari pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total nilai kekayaan AHY mencapai Rp 15,2 miliar per 3 Oktober 2016. Adapun rincian kekayaannya adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 6.772.645.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 550.000.000.

- Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya: Rp 360.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 688.800.000.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Surat berharga: -

- Giro dan setara kas lainnya: Rp 6.920.360.024.

- Utang: - 

Dengan demikian, maka total harta AHY secara keseluruhan adalah Rp 15.291.805.024 atau Rp 15,2 miliar.

Berdasarkan laporan tersebut, AHY diketahui memiliki sejumlah aset yang menjadi penyumbang utama harta kekayaannya. Adapun sumber kekayaan politikus tersebut didominasi oleh giro dan setara kas yang berasal dari hasil sendiri, warisan, serta hibah. 

Dia juga memiliki harta tidak bergerak dalam bentuk tiga bidang tanah dan bangunan seluas 90 sampai 978 meter persegi. Dua asetnya ini terletak di kawasan Jakarta Selatan, sedangkan satu aset lainnya berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Kakak dari Edhie Baskoro Yudhoyono ini juga memiliki kendaraan berupa Toyota Vellfire tahun produksi 2012. AHY juga mempunyai sebuah perusahaan komunikasi media dan produksi kreatif PT Exquisite Indonesia dengan nilai jual sebesar Rp 360 juta. 

Selain itu, suami dari Annisa Pohan tersebut menyimpan aset bergerak lainnya dalam bentuk logam mulia dan batu mulia senilai Rp 688,8 juta. AHY juga tidak menanggung utang dan piutang, serta tidak mempunyai surat berharga. 

RADEN PUTRI | DANIEL A FAJRI | 

Pilihan Editor: Profil AHY, Putra Mahkota Cikeas yang Dilantik Jadi Menteri ATR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.


KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) bersama Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki (kedua kanan), Deputi Kementerian PPN/Bappenas Amin Almuhami (kedua kiri), Irjen Khusus Kemendagri Teguh Narutomo (kiri) dan Dirjen Dikti Kemenristek Dikti Abdul Haris (kanan), mengikuti acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.


Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

12 jam lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus


Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

13 jam lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.


4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

14 jam lalu

Kembang api  yang dinyalakan saat pergantian tahun baru 2014, dekat Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (1/1). Ribuan warga antusias menghadiri Jakarta Night Festival yang diadakan Pemrov DKI untuk merayakan tahun baru 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.


Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) bersepeda di jalan terusan Bung Hatta, Mataram, NTB, Rabu (1/5/2024). Presiden bersepeda berkeliling kota di sela-sela rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari di NTB. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa).
Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.


Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

15 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli


Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Johanis mengatakan bahwa KPK akan melakukan perbaikan dalam tata kelola administrasi pemerintahan, dengan tujuan untuk mengurangi celah oknum tidak bertanggung jawab dalam melakukan korupsi terhadap para pelaku usaha asing. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho