TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dijalankan dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bhima, ada sejumlah alternatif yang bisa dilakukan untuk membiayai program tersebut.
"Sebaiknya, pakai cara kreatif. Bisa lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkracht atau dana lelang aset BLBI, misalnya," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024. "Jangan ambil anggaran belanja rutin dan anggaran subsidi energi."
Alternatif lainnya, kata Bhima, bisa dengan mengejar objek pajak baru. Misalnya, melalui penerapan wealth tax atau pajak kekayaan. Kemudian, windfall profit tax atau pajak rezeki nomblok untuk perusahaan yang bergerak di sektor komoditas primer.
Pasalnya, menurut Bhima, pemangkasan anggaran subsidi BBM bakal berdampak panjang. Kebijakan ini akan diikuti kenaikan harga BBM dan bisa memicu bahaya berupa lonjakan inflasi, terutama kenaikan harga bahan pangan.
Walhasil, daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi akan tertekan. Hasilnya, justru bisa menyebabkan kemiskinan baru.
"Jadi, harus ekstra hati-hati. Dikaji dulu implikasinya," tutur Bhima.
Adapun Prabowo-Gibran unggul dalam quick count Pilpres 2024. Keduanya telah menjanjikann program makan gratis jika menang. Program tersebut disinyalir membutuhkan duit sekitar Rp 400 triliun.
Wacana pemangkasan subsidi BBM untuk merealisasikan program tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial X. Hal ini setelah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan bakal memangkas subsidi BBM ketika diwawancara Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari 2024.
Dalam sesi wawancara itu, Eddy menyinggung pemangkasan subsidi BBM karena ada alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia mengatakan Rp 350 triliun anggaran pemerinah untuk subsidi solar dan LPG 3 kg ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.
Namun teranyar, Eddy membantah rencana pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis. Ia mengatakan pernyataan utuh dalam wawancara itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.Tujuannya agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin, UMKM.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy melalui pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024. "Saya kan pimpinan Komisi VII di DPR RI. Jadi, saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi."
Pilihan Editor: Soal Makan Siang Gratis, Budiman Sudjatmiko Ungkap Pilot Project di Sukabumi untuk 3.500 Siswa
