Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, ikut menyoroti automatic adjustment pada tahun anggaran 2024. Dia mengiyakan bahwa pemerintah telah melakukan praktik blokir anggaran sejak 2022.
"Kebiasaan blokir anggaran karena pemerintah malas mengambil jalur APBN Perubahan yang membutuhkan sidang dengan DPR," kata Bhima kepada Tempo, Jumat.
Padahal, menurut dia, jalur APBN-P lebih transparan. Selain itu, jalur ini juga memunculkan dinamika perdebatan mengenai urgensi blokir anggaran.
Bhima menduga pemerintah mengambil jalan pintas dengan automatic adjustment karena tidak memiliki dasar yang kuat. "Ekonomi tumbuh 5 persen, pemerintah juga klaim defisit APBN turun, kondisi juga sedang tidak hadapi pandemi jadi buat apa ada blokir anggaran?" beber Bhima.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta kementerian/lembaga memblokir anggaran belanja pada tahun ini karena kondisi geopolitik global. Automatic adjustment yang dilakukan secara total adalah sebesar Rp 50,14 triliun. Sehingga, setiap kementerian/lembaga harus membekukan 5 persen dari total anggaran belanjanya.
Tapi, tidak semua program terkena blokir alias ditunda belanjanya. Hal itu tercatat dalam surat Sri Mulyani nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannnya diperoleh Tempo.
Poin 3C surat tersebut kemudian menjelaskan sejumlah anggaran dikecualikan dari pemblokiran. Pertama, belanja bantuan sosial, meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, program keluarga harapan, dan kartu sembako.
Kemudian ada belanja terkait tahapan Pemilu dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lalu ada untuk pembayaran kontrak tahun jamak, pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), daerah otonomi baru (4 Provinsi)/Kementerian/Lembaga baru, dan untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.
Tempo telah berupaya mengonfirmasi isi surat tersebut kepada Kementerian Keuangan lewat Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, lewat WhatsApp. Namun, pesan maupun panggilan telepon tidak dijawab hingga Rabu, 7 Februari 2024.
Kementerian Keuangan sebelumnya sempat membantah kalau pemblokiran itu untuk memberi jalan kepada program bansos. Belakangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui jika program bantuan sosial salah satunya dimodali dari automatic adjustment.
Dengan pemblokiran ini, duit pemerintah yang sudah ada bisa diprioritaskan untuk belanja bansos. Sedangkan program yang tidak dianggap prioritas bisa ditunda dan masuk dalam pemblokiran sambil menunggu kesiapan anggaran.
Pilihan Editor: Bansos Beras Dihentikan Sementara Menjelang Pemilu, Stok Bulog Menipis?
