TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang pembahasan dalam pertemuan antara Sri Mulyani dan Megawati Soekarnoputri. Sri Mulyani menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di tengah kabar adanya tekanan pencairan anggaran tambahan untuk dana sosial (Bansos).
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah tentang tanggapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terhadap kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai Bansos.
Lalu berita tentang Faisal Basri yang mengajak Tom Lembong menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berdebat mengenai hilirisasi.
Kemudian berita Anies Baswedan yang mengkritik gagasan Revolusi Mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum terlaksana dengan baik.
Berikutnya berita mengenai alasan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengatakan keputusan perusahaan mengimpor kereta rel listrik (KRL) dari China.
Berikut rangkuman lima berita Tempo.co:
- Sri Mulyani Temui Megawati di Tengah Tekanan Jokowi Minta Duit Bansos, Ini yang DIbahas
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di tengah isu pengunduran diri dari kabinet dan tekanan anggaran pengadaan bantuan sosial (Bansos) tahun 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan kabar pertemuan SMI dengan Megawati.
Menurut Hasto, pertemuan itu rutin dilakukan mengingat kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Ketua Pengarah Ex-officio. Selain itu, kata Hasto, pertemuan itu juga membahas kondisi bangsa dan negara.
“Tentu saja, juga membicarakan situasi bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu adalah hal penting,” katanya.
Hasto menolak menjelaskan secara rinci isi pembicaraan di antara Megawati dan Sri Mulyani. Namun, dia memastikan bahwa keduanya sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat Indonesia.
“Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos (bantuan sosial) demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar,” ucapnya.
Sri Mulyani dikabarkan menolak pengalokasian anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan karena akan membebani keuangan negara. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, seorang sumber Tempo mengungkapkan Sri Mulyani merasa ditekan oleh Jokowi untuk mengalokasikan anggaran negara buat Bansos. Kolega Sri Mulyani itu menuturkan, pembahasan soal penyaluran bansos dikebut setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang membuka jalan untuk Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dia pun akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Narasumber yang sama mengatakan, pada bulan itu, Jokowi meminta Sri Mulyani menyiapkan bansos El Nino sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KPM. Tetapi, Sri Mulyani menolak hal tersebut karena akan membebani keuangan negara. Akhirnya, disepakatilah bahwa besaran bantuan tersebut adalah Rp 200 ribu per bulan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Bahlil Jawab Kritik Ahok tentang Politisasi Bansos…
