Selain itu, harus dilakukan review seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
BUMN juga diwajibkan menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya, menjauhkan BUMN dari upaya politisasi oleh pihak manapun dan menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.
Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
Sementara itu, pada dokumen Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang dibawa oleh pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, agenda soal BUMN secara khusus terdapat dalam sejumlah Program Kerja Asta Cita.
Salah satu program kerjanya pada intinya untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Untuk mewujudkan swasembada pangan, misalnya, tujuan utamanya untuk menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Salah satunya dengan memperkuat program program di BUMN, universitas, dan lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
Berikutnya adalah dengan memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Bapanas, BULOG, bersama BUMN holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis.
Caranya dengan peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya. Selain itu, dengan mendirikan kilang minyak bumi pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
Lalu kapabilitas BUMN dan BUMD harus diperkuat pengelolaannya untuk menjaga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air tetap di tangan pemerintah. BUMN juga akan dijadikan sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan sektor UMKM. Hal ini juga BUMN dan swasta nasional yang berbisnis maupun memiliki jasa di industri syariah dan pariwisata.
Selanjutnya: Ada juga program menggandeng perusahaan swasta ...
