TEMPO.CO, Jakarta - Ketiga calon presiden dan calon wakil presiden telah menyerahkan dokumen visi, misi dan programnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pertengahan Oktober 2023 lalu. Di dalam dokumen yang dibawa oleh Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo - Mahfud MD di antaranya berisi soal arah pengembangan BUMN di masa mendatang.
Seperti apa arah pengembangan perusahaan pelat merah dari pandangan dari tiap paslon yang berlaga pada Pilpres 2024 tersebut? Simak informasinya berikut ini.
Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua telah secara spesifik menyebutkan program soal BUMN pada misi kedua.
Misi kedua pasangan Capres dan Cawapres ini adalah mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.
Misi ini juga mencakup pembaharuan BUMN agar berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan, pemberdayaan koperasi yang bertumbuh kembang sesuai amanat konstitusi, dan pengembangan UMKM yang selama ini mempekerjakan mayoritas angkatan kerja.
Di dalam dokumen itu disebutkan agenda khusus yakni mereposisi peran BUMN. Caranya dengan menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, lewat menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan.
BUMN dan swasta juga didorong berkolaborasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama. Adapun yang dimaksud di sini adalah proyek yang layak secara finansial, BUMN dan dan swasta bersaing secara adil sebagai entitas bisnis murni. Tapi bila proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, BUMN mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari Pemerintah.
Sementara proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial tetapi wajib ada, pemerintah harus bertanggung jawab penuh yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan penugasan kepada BUMN dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari Pemerintah.
Selanjutnya: Selain itu, harus dilakukan review seluruh utang dan ...
