TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Ketua Umum Partai Golar Airlangga Hartarto turut berkampanye bersama Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 28 Januari 2024. Dalam orasinya, Airlangga mengajak peserta kampanye untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih Prabowo-Gibran pada 14 Februari 2024.
Di orasi tersebut Airlangga menyinggung program bantuan yang diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Program pemerintah Pak Jokowi hari ini ada pembagian kartu sembako. Sudah terima belum?" ucap Airlangga, dipantau Tempo melalui siaran langsung di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Ahad, 28 Januari 2024. "Pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kg sampai bulan Juni. Mau terima?"
Janji pemberian beras bantuan sosial itu disampaikan Airlangga di tengah ramai tudingan kubu 02 mempolitisasi beras bansos, beras program pemerintah untuk kepentingan elektoral mereka. Namun dalam orasi itu Airlangga tidak mengatakan dengan pasti, apakah beras bansos 10 kilogram sampai Juni 2024 hanya akan disalurkan jika Prabowo-Gibran menang, dan dibatalkan jika pasangan itu kalah.
Sebelumnya, Airlangga mengklaim bahwa Prabowo-Gibran tidak memanfaatkan Bansos Bulog untuk kampanye.
"Tidak ada program salah satu Paslon pun yang menggunakan Bansos pemerintah, tidak ada," kata Airlangga seusai menghadiri acara tadarus Al-Qur'an di Kota Bekasi, Kamis malam, 25 Januari 2024.
Airlangga mengatakan bahwa Bansos merupakan program pemerintah. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran itu pun memastikan tidak ada program Paslon nomor urut 02 menggunakan Bansos pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menampik pemberian bansos diwarnai politisasi. Ia mengatakan bantuan pangan tersebut terus dijalankan sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Ini tidak ada kaitannya dengan politik," kata Arief pada 1 Januari lalu.
Hanya saja, dugaan politisisasi Bansos ini kadung menjadi perbincangan. Terlebih setelah tersebar foto-foto bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di platform media sosial X. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu harus menyelidiki dugaan politisi bantuan beras tersebut.
"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Ma'ruf Amin pada Kamis, 25 Januari 2024, dikutip dari Antara.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemberian Bansos beras mesti dievaluasi besar-besaran. Sebab, potensi penyimpangannya sangat besar. Dalam konteks dugaan politisasi Bansos untuk kampanye, Bhima juga khawatir Bansos menjadi alat menjaring suara.
"Khawatir bansos akan diberikan kepada orang-orang miskin yang dinilai potensial menjadi calon pemilih pasangan Capres dan Cawapres yang memanfaatkan penyalahgunaan bansos," kata Bhima, Rabu, 24 Januari 2024.
Selain menyinggung soal beras bansos, dalam orasinya hari ini Airlangga juga menyampaikan pencapaian Presiden Jokowi soal pembangunan jalan tol. Airlangga mengklaim berkat pembangunan jalan tol di era pemerintahan Jokowi, perjalanan Jakarta-Semarang kini bisa ditempuh 5 jam. Padahal dulu, kata Airlangga, butuh perjalanan 10 jam.
"Lanjutkan program? Saudara mau lanjut?" tanya Airlangga.
Selebihnya, Airlangga menyampaikan soal program kampanye Prabowo-Gibran yaitu pendidikan gratis dan makan siang dan susu gratis bagi siswa.
RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO | ADI WARSONO | ANNISA FEBIOLA | RIANI SANUSI | ANTARA
Pilihan Editor: Dirut BRI Sebut Profesi Baru Ini Belum Bisa Digantikan Oleh Teknologi di Masa Depan
