TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Debat Cawapres akhir pekan lalu, calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyoroti permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah hilirisasi nikel. Dia mencontohkan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah yang bisa naik hingga 13 persen, namuN tidak mensejahterakan rakyat.
“Tinggi sekali, tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati,” kata Cak Imin dalam Debat Cawapres 2024 pada Ahad, 21 Januari 2024 lalu.
Oleh karena itu, dia pun menilai hilirisasi tambang tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat, terlebih bisnis tambang ilegal juga masih terus berlanjut. Cak Imin juga menyebutkan adanya 2.500 tambang ilegal di Indonesia.
“Salah satu yang memprihatinkan adalah data Kementerian ESDM ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan,” tutur Cak Imin.
Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyebut bahwa hilirisasi tambang dan bisnis tambang dilakukan pemerintah Jokowi secara ugal-ugalan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing.
Pernyataan Cak Imin tersebut ternyata menuai kritik keras dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui tayangan video yang diunggah di Instagram pribadinya, Luhut pun mengajak Cak Imin untuk pergi ke pabrik hilirisasi agar tidak memberikan pernyataan bohong kepada publik.
“Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin berkunjung ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri. Seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik,” kata Luhut dalam unggahan videonya.
Luhut juga mengatakan karakter Cak Imin tidak baik. Terlebih, cara itu dilakukan untuk mencari posisi. “Anda membohongi publik dengan memberi informasi seperti tadi.”
Lebih lanjut, Luhut mengklaim angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menurun seiring adanya hilirisasi nikel. Ia mengatakan pada 2015, angka kemiskinan di sana tercatat 14,7 persen. Kemudian, pada 2023, menurun menjadi 12,4 persen.
Sementara itu, kemiskinan di Morowali menurun dari 15,8 persen pada 2015 menjadi 12,3 persen pada 2023. “Jadi, terjadi cukup perbaikan-perbaikan di sana,” kata Luhut.
Selanjutnya: Nikel mulai ditinggalkan...
