TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal dugaan politisasi bansos atau bantuan pangan menjelang Pemilu 2024.
Bhima menilai dugaan ini semakin menguat dengan adanya beras Bulog yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditempel stiker Paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, pembagian beras tersebut salah sasaran karena yang menerima manfaat dari program tersebut bukan penerima bansos. "Jadi pemerintah justru sedang menyubsidi dua aktor," ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Ia menjelaskan, aktor yang pertama adalah petani di luar negeri atau negara asal impor beras. Sebab, sebagian beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan itu berasal dari impor.
Artinya, kata dia, pembagian bansos beras saat ini malah menguntungkan petani yang ada di Vietnam, Thailand dan negara-negara lainnya yang menjadi sumber impor beras yang digunakan untuk bansos.
Kedua, pemerintah menyubsidi calon presiden yang menyalahgunakan bansos itu.
Adapun dugaan politisasi bansos semakin menguat ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin aktif dalam kebijakan bansos atau bantuan pangan beras. Jokowi pun terang-terangan mengklaim dirinya sebagai presiden boleh memihak salah satu paslon dan ikut berkampanye. Di beberapa kesempatan, Jokowi juga menunjukan gestur salah dua jari.
Apabila tidak ada tindakan terhadap kecurangan Pemilu ini, menurut Bhima, tak tertutup kemungkinan bansos akan jatuh ke pihak yang bukan berhak. Ia khawatir bansos akan diberikan kepada orang-orang miskin yang dinilai potensial menjadi calon pemilih pasangan Capres dan Cawapres yang memanfaatkan penyalahgunaan bansos.
Oleh sebab itu, ia menilai pemberian bansos dalam bentuk bahan pangan memiliki potensi penyimpan yang sangat besar. Khususnya bila dibandingkan dengan bansos yang menggunakan skema bantuan tunai atau yang ditransfer langsung ke rekening penerima. "Jadi ini jadi harus dievaluasi besar-besaran," ucapnya.
Pilihan Editor: Jokowi Diduga Politisasi Bansos, Ekonom: Bantuan Sebaiknya Diberikan Langsung Tanpa Seremonial
