TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU baru dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Kamis, 18 Januari 2024. Mereka akan memprioritaskan sektor energi dan sumber daya mineral dalam target 100 hari awal masa kerja.
“Ini yang akan menjadi salah satu target dalam 100 hari pertama ini untuk kami awasi dengan baik supaya di sektor ini tidak terjadi monopoli yang menciptakan inefisiensi yang memberatkan rakyat,” kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.
Salah satu isu yang sedang dibahas oleh KPPU, menurut dia, yaitu bagaimana merespons monopoli produk avtur. “Ini kan sedang dibahas, kami sudah panggil para pihak, termasuk Pertamina, badan usaha swasta termasuk badan usaha niaga lainnya, juga asosiasi,” kata Fanshurullah.
Selain itu, KPPU juga akan mengkaji program jaringan gas rumah tangga (jargas) yang berdasarkan RPJMN 2019-2024 ditargetkan mencapai 4 juta sambungan rumah, tetapi hingga kini baru terealisasi 800 ribu sambungan.
Menurut Fanshurullah, kendala dalam program tersebut adalah lebih banyak monopoli oleh Perusahaan Gas Negara, padahal dalam RPJMN ada skema lain yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mencapai target jargas yang diinisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.
“Kami akan kaji dari sisi advokasi maupun kajian pemerintah kenapa (realisasinya) ini terlambat, kenapa dalam lima tahun tidak deliver.Sudah ada skema KPBU, tetapi kerja sama pemerintah dengan badan usaha itu belum sama sekali dilaksanakan,” tutur dia.
Padahal, kata dia, program jargas berpotensi besar menjadi substitusi elpiji 3 kilogram yang sebagian besar masih diimpor Indonesia dari negara lain.
