TEMPO.CO, Jakarta - Baru genap 2 minggu di tahun 2024, kecelakaan kereta api (KKA) kembali terjadi. Pada Ahad, 14 Januari 2024, Kereta Api (75A) Pandalungan, dengan rute Gambir - Surabaya - Jember, mengalami kecelakaan anjlok di Emplasemen Stasiun Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Insiden ini terjadi sekitar pukul 07.57 WIB. Seperti yang diinformasikan oleh Joni Martinus, VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero), tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.
Meski tak ada korban, insiden kecelakaan kereta berturut-turut ini membuat publik khawatir akan keselamatan dan keamanannya. Menanggapi peristiwa ini, Sutanto Soehodho, Guru Besar Bidang Transportasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), menyatakan bahwa anjloknya KA Pandalungan dapat dikaitkan dengan masalah struktur rel.
“Ini kan anjlok, artinya sebetulnya struktur rel yang jadi masalah. Mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di Cicalengka, kalau itu lebih kepada sistem atau mungkin juga human error,” Sutanto menuturkan, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Januari 2024.
Menurut Sutanto, cuaca ekstrem, seperti hujan yang melanda, dapat merusak tanah sebagai pondasi bantalan rel, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh PT KAI dalam tindakan preventif dan pemeliharaan.
“Anjloknya kereta itu bukan sekali dua kali, sudah cukup sering. Artinya mestinya kita berfikir bahwa PT KAI dalam suasana musim hujan seperti ini melakukan cek dan ricek kembali posisi itu semua (rel dan sebagainya),” Sutanto melanjutkan. Sutanto menyoroti perlunya manajemen yang lebih peka dan antisipatif dari PT KAI, terutama selama musim hujan.
Sutanto merinci, meskipun adanya insiden ini berpotensi membuat publik lebih waspada dan khawatir, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi jumlah penumpang. Hal ini karena mayoritas pengguna kereta api, terutama kelas menengah ke bawah, lebih memperhatikan keterjangkauan tarif.
“Mereka (pengguna) lebih banyak ada di kelas menengah ke bawah, yang mana tarif itu matters (penting), artinya mereka sangat bergantung pada keterjangkauan tarif yang murah dan terjangkau,” ujar Sutanto.
Namun, menurutnya, bahwa kecelakaan serius terjadi, seperti tabrakan antar kereta atau keluarnya kereta dari rel, dan menimbulkan banyak korban jiwa, akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia berharap agar PT KAI lebih antisipatif dan proaktif dalam pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur rel, khususnya di daerah rawan longsor.
Sutanto kemudian juga menyoroti perlunya transparansi dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), agar publik dapat menilai sejauh mana PT KAI memberikan pelayanan yang aman.
“Kalau tidak terlalu mengaitkan urusan bagaimana sinyal dan sebagainya yang cukup sensitif, mestinya sih tidak ada yang harus ditutup-tutupi,” ia melanjutkan.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa transparansi diperlukan dalam menentukan apakah kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pada kereta, infrastruktur, atau manusia. Hal ini tidak hanya menjadi hak publik untuk mengetahui, tetapi juga untuk memastikan bahwa PT KAI melakukan koreksi terhadap kekurangan yang ada.
Dengan status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KAI diingatkan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik, mengingat subsidi yang diterimanya berasal dari uang masyarakat.
“Kita tahu PT KAI ini kan BUMN, BUMN kan juga perusahan pelat merah milik pemerintah yang kadang-kadang juga masih di-support dengan subsidi,” Sutanto melanjutkan.
Sutanto berharap KNKT dapat lebih transparan dalam menyampaikan hasil investigasi. “Subsidi kan uang masyarakat, bukan uang pemerintah. Sehingga masyarakat perlu tahu sejauh mana sih BUMN yang namanya PT. KAI ini melayani publik dengan pelayanan yang prima.”
Adinda Jasmine | Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilihan Editor: Ganjar Berharap Kasus Wadas dan Semen Rembang Dibahas di Debat Calon Presiden
