TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso menjelaskan mengenai peranan dan fungsi badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia BUMN dibentuk oleh para pendiri negara, sehingga bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak orang.
“Mungkin ada yang bilang oh itu badan usaha, jelas namanya badan usaha, milik BUMN. Tapi kemudian ada, BUMN harus menjalankan fungsi agent of development (agen pembangunan). Clear ya,” ujar Sunarso dalam acara Diskusi Taman BRI yang digelar virtual pada Jumat, 12 Januari 2024.
Namun, menurut Sunarso, BUMN menjadi tidak jelas ketika memiliki fungsi agen pembangunan, tapi tidak dibuatkan key performance indicator (KPI) secara jelas. Maka, akan banyak orang yang bermain-main di dalam BUMN. Sehingga, pernyataan BUMN tidak harus untung itu adalah hal yang berbahaya.
“Itu sudah menunjukkan bahwa selama ini kami ada dalam bahaya itu, karena dibilang BUMN tidak harus untung. Itu bahaya,” kata dia.
Alasannya, Sunarso menjelaskan karena pernyataan itu bisa menimbulkan moral hazard, dan bisa membuat para eksekutif atau pelaku di BUMN tidak akan mengejar keuntungan. Kemudian, dia berujar, tidak diberikan KPI yang jelas, lalu menjadi beranggapan bahwa rugi adalah sesuatu yang sah dan legal.
Namun, di sini lain, dia menuturkan, ketika BUMN rugi dan meminta modal ke negara, masyarakat ribut. Misalnya, Sunarso mencontohkan adanya yang mengatakan bisanya meminta modal saja, tapi tidak pernah menghasilkan uang. Bahkan bisa menjadi pertentangan yang tidak akan ada ujung pangkalnya. “Itu berbahaya.”
Maka, Sunarso menuturkan, yang namanya badan usaha harus berusaha dan menghasilkan laba. Jika kemudian labanya digunakan untuk kepentingan publik, lalu masuk ke anggaran negara atau APBN, kata dia, itu masuk ke dalam proses politik. “Itu yang paling penting,” ucap Sunarso.
Dia mengatakan itu karena nanti bisa juga ada yang mempertentangkan fungsi holding ultra mikro, program BRI. Holding ultra mikro merupakan sinergi BRI sebagai induk bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mewujudkan layanan keuangan yang lengkap, terintegrasi, dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha.
Karena, menurut Sunarso, orang akan mempertanyakan bisa tidak jika fungsi-fungsi sosial yang dijalankan. Misalnya, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)—salah satu program BRI—yang tujuannya pemberdayaan tapi menjadi bagian dari holding perusahaan publik.
Sunarso menuturkan, ternyata badan usaha itu memang bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi dan nilai keuangan. Namun, jika diberikan KPI yang jelas, berapa persen bobot nilai sosialnya dan nilai ekonominya, maka itu akan berputar dan memiliki dampak sosial yang besar. “Termasuk dapat dukungan masyarakat,” tutur Sunarso.
Dampaknya, dia berujar, badan usaha bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bisa memodali aktivitas dalam menciptakan nilai sosial itu sendiri. “Bisa nggak kalau begitu social value dan economic value itu sekaligus simultan bisa di-delivery jawabannya bisa dan itu ditunjukkan oleh BRI dengan holding ultra mikro,” kata Sunarso.
Sunarso tidak menjelaskan siapa yang memberikan pernyataan mengenai BUMN tidak harus untung. Tetapi, sebelumnya, Calon Presiden Anies Baswedan dalam cara Dialog Apindo bersama Capres 2024, berpandangan bahwa BUMN harus memberikan ruang kepada swasta. “BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta,” ujar dia pada Senin, 11 Desember 2023.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan para pendiri bangsa juga tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Anies memiliki filosofi tersendiri yang bahkan sudah diterapkan saat memimpin DKI Jakarta mengenai tugas pemerintah yang memiliki dua tangan yakni birokrasi dan korporasi.
Keduanya, Anies berujar, punya fungsi pembangunan untuk urusan-urusan yang memiliki kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal dalam melakukan kerja sama, dan lainnya. Karena, kata dia, jalan korporasi itu memerlukan regulasi yang menggunakan unsur birokrasi. “Tapi dua-duanya untuk development goal,” ucap Anies.
Dia menuturkan bahwa BUMN tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Karena hal itu bisa menciptakan konflik kepentingan, di satu sisi menjadi regulator, tapi di sisi lain menjadi pemain pasar
“Itu harus diluruskan justru dengan begitu maka BUMN akan konsentrasi dengan yang sifatnya development,” tutur Anies. “Ruang untuk swasta terlibat besar dalam pembangunan kami.”
Pilihan Editor: Prabowo Kritik Kinerja Buruk BUMN: Pimpinannya Keenakan
