TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi tak menampik harga beras saat ini masih terus naik. Berdasarkan catatan Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional juga mencatat harga beras medium naik melonjak hingga Rp 14.750 per kilogram.
Kendati demikian, Bayu mengatakan pemerintah dan pihaknya tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras. "HET tidak naik, karena faktornya kenaikan harga beras ini fundamental," kata dia di kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 Januari 2024.
Bayu menjelaskan, faktor fundamental yang menjadi penyebab harga beras terus meroket adalah penurunan produksi. Sehingga, ia menilai langkah menaikkan HET beras tak akan berhasil meredam kenaikan harga beras saat ini.
"Kalau HET naik pasti dikira seperti pembenaran kenaikan harga," ucapnya. Walhasil, pemerintah akan berusaha menjalankan program-program untuk meredam kenaikan harga beras. Antara lain, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) dan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat.
Bulog akan menggelontorkan beras SPHP seharga Rp 10.900 per kilogram di pasar tradisional dan ritel modern. Sehingga apabila harga beras mahal, kata dia, masyarakat memiliki alternatif yang lebih murah yakni beras SPHP dari Bulog.
Selain itu, Bayu mengatakan pihaknya akan menggenjot penjualan beras komersial Bulog. Meskipun beras tersebut dibanderol dengan harga lebih mahal, menurut Bayu, setidaknya pasokannya tersedia.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga mengakui harga beras masih tinggi. "Engak mungkin (harga beras turun)," kata Arief saat ditemui di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2024.
Menurut Arief, harga beras baru bisa turun apabila produksinya menyentuh angka di atas 2,5 juta ton. Terlebih harga pupuk saat ini masih tinggi. Ia menegaskan harga beras baru akan turun apabila suplai beras memenuhi total kebutuhan masyarakat.
Pilihan Editor: ID FOOD Bakal Sediakan 300 Ribu Ton Minyak Goreng untuk Cadangan Pemerintah, Termasuk MinyaKita
