Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut soal Haris-Fatia Divonis Bebas: Ada Fakta dan Bukti Penting yang Tampaknya Tak Jadi Pertimbangan

image-gnews
Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai menjalani sidang putusan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah. TEMPO/Subekti.
Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai menjalani sidang putusan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Namun, ada hal yang Luhut sayangkan dalam putusan Majelis Hakim hari ini. 

"Kami menyayangkan bahwa ada beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang tampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim," tutur Luhut melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Senin, 8 Januari 2023.  "Kami percaya bahwa setiap aspek dan fakta dalam suatu kasus hukum harus dipertimbangkan dengan saksama untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana."

Seperti diketahui, Luhut menyeret kedua aktivis HAM itu ke ranah hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut melaporkan Haris dan Fatia atas konten YouTube Haris Azhar berjudul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA”. Konten berasal dari diskusi siniar oleh Haris-Fatia membahas laporan berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Kajian yang menjadi bahan untuk dialog keduanya dikerjakan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia soal praktik bisnis di Blok Wabu, Papua. Namun Luhut menuduh keduanya membuat pernyataan sepihak. Ia juga tersinggung dengan diksi Lord Luhut. 

Jaksa penuntut umum lantas menuntut Haris penjara 4 tahun dan Fatia 3 tahun 6 bulan. Namun dalam sidang hari ini, Senin, 8 Januari 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua terdakwa tidak terbukti bersalah.  

"Sesuai pasal maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Terdakwa rehabilitasi memulihkan hak kedudukan harkat dan martabatnya," bunyi putusan yang diberikan majelis hakim.

Setelah putusan ini, Luhut mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada penuntut umum atas proses yang akan diambil berikutnya. "Kami percaya bahwa penuntut umum akan melanjutkan proses hukum ini dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Luhut. 

RIRI RAHAYU | DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas, Begini Respons Luhut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

2 hari lalu

Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

Anak buah Menko Kemaritiman dan Investasi, Muhammad Rachmat Kaimuddin, didapuk menjadi Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Sebanyak 239 pengusaha muda dilantik menjadi pengurus pusat HIPMI masa bakti 2022-2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional.


Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

5 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

Bahlil Lahadalia merespons permintaan Luhut supaya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan diawasi.


2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

5 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

AHY meminta agar pembebasan lahan dengan luas lebih dari dua ribu hektare di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diselesaikan dengan baik.


Ormas Keagamaan Dikhawatirkan Tak Mampu Kelola Tambang, Bahlil: Freeport Aja Ada Kontraktornya

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ormas Keagamaan Dikhawatirkan Tak Mampu Kelola Tambang, Bahlil: Freeport Aja Ada Kontraktornya

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan soal pemberian IUP ke ormas keagamaan yang belakangan ini ramai dipersoalkan masyarakat.


Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita

Mundurnya Bambang dan Dhony menjelang upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara menuai respons dari publik. Simak deretan pernyataan pejabat berikut ini.


Luhut Sebut Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan bukan Kebijakan Politik

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Luhut Sebut Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan bukan Kebijakan Politik

Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pandangannya terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan


Terpopuler Bisnis: Respons BSI soal PP Muhammadiyah Akan Tarik Dananya, Heboh Kasus 109 Ton Emas Antam

7 hari lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Terpopuler Bisnis: Respons BSI soal PP Muhammadiyah Akan Tarik Dananya, Heboh Kasus 109 Ton Emas Antam

BSI terus berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, baik institusi maupun perorangan.


Menko Luhut Klaim Bantu Bebaskan 2.000 Hektare Tanah di IKN

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Menko Luhut Klaim Bantu Bebaskan 2.000 Hektare Tanah di IKN

Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui telah membantu proses pembebasan tanah seluas kurang lebih 2 ribu di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerja sama dengan Badan Bank Tanah