Lalu, keenam informasi mengenai saran Menteri Sri Mulyani untuk menggeser dana belanja Alusista menjadi dana bantuan sosial atau Bansos dan IKN tidak dihiraukan Jokowi. Menurut Prastowo, tidak ditemukan berita dan pernyataan demikian.
“Sampai saat ini Bansos tetap lancar diberikan sesuai yang dianggarkan, bahkan dilakukan penebalan karena bencana El Nino,” kata dia.
Informasi ketujuh, permainan membangkrutkan 7 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN alasan kekurangan dana. Prastowo menjelaskan, pernyataan itu berasal dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang mengungkap pembubaran ketujuh BUMN tersebut adalah bagian dari transformasi Kementerian dalam 4 tahun terakhir.
“Adapun ketujuhnya dibubarkan karena dinilai tidak lagi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara,” ucap Prastowo.
Kedelapan, pabrik kertas Leces yang sahamnya dikuasai adik Prabowo dijual murah demi dana kampanye. Karifikasinya adalah proses pembubara Leces sudah dilakukan sejak Juni 2022, jauh sebelum adanya kontestasi Pilpres. Penilaian ini tidak perlu dikaitkan dengan Menteri Sri Mulyani.
Selanjutnya kesembilan 7 BUMN menyusul akan dipailitkan karena Presiden Jokowi ingin membayar sebagian utang negara agar nama baiknya kembali. Prastowo menjelaskan, tidak ada pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan tidak ditemukan berita yang mengaitkan antara pemailitan BUMN dengan nama baik Presiden Jokowi.
“Utang negara dikelola dengan baik bahkan rasio utang menurun karena tata kelola APBN yang semakin baik,” tutur Prastowo.
Informasi kesepuluh, 3 perusahaan BUMN yang akan dijual murah. Prastowo menuturkan, Menteri Sri Mulyani tidak pernah memberikan pernyataan itu. “Aset-aset BUMN dijual untuk melikuidasi sebelum dilakukannya pembubaran,” ujar dia.
Kesebelas, saat ini yang sebenarnya kolaps adalah PT Waskita Karya (Persero), di mana 2 tahun karyawannya tidak digaji. Menurut Prastowo, itu juga bukan pernyataan Sri Mulyani. Anak usaha Waskita Karya, Waskita Beton Precast (WSBP), melakukan PHK terhadap 600 karyawan.
“Tidak ditemukan berita Waskita Karya tidak membayar gaji karyawannya selama 2 tahun,” ucap Prastowo.
Kemudian informasi keduabelas, semua biaya negara dihabiskan untuk membiayai kampanye Prabowo-Gibran. Klarifikasi Prastowo mengatakan tidak ditemukan berita tersebut dan sama sekali tidak ada pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai itu.
“Demikian kami sampaikan klarifikasi. Semoga jelas dan publik dapat jernih memahami. Terima kasih, salam hangat,” cuit Prastowo.
Pilihan editor: Soal Anggaran Proyek IKN, Anggota DPR Pertanyakan Angka Menkeu dan Menteri PUPR yang Berbeda
