Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Yakin Program Makan Siang Gratis dan IKN Bisa Dibiayai APBN: Indonesia Punya Kemampuan

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (tengah) saat menghadiri diskusi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2023. Prabowo Subianto menghadiri diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) jelang Hari Pers Nasional (HPN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (tengah) saat menghadiri diskusi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2023. Prabowo Subianto menghadiri diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) jelang Hari Pers Nasional (HPN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program perbaikan gizi yang diusung pihaknya yakni bagi-bagi susu dan makan siang gratis serta bantuan gizi untuk ibu hamil.

"Kelihatannya Rp 440 triliun besar, ya, tetapi Indonesia punya kemampuan. Sekarang saja, APBN kita untuk bantuan sosial mendekati Rp 500 triliun, kemudian anggaran untuk pendidikan Rp 600 triliun," kata Prabowo menjawab pertanyaan salah satu pengurus PWI Pusat dalam acara dialog di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024.

Adapun pembangunan IKN setidaknya menelan biaya sampai Rp 466 triliun. Sedangkan program perbaikan gizi pasangan Prabowo-Gibran membutuhkan biaya yang kurang lebih sama yakni sekitar Rp 400 triliun lebih per tahun.

Oleh sebab itu, menurut Prabowo program yang dibawanya bersama Gibran nanti bila terpilih dalam Pilpres 2024 tersebut, sangat mungkin dibiayai oleh APBN. Terlebih jika program perbaikan gizi ini masuk dalam kategori bantuan sosial ataupun bantuan pendidikan yang selama ini dibiayai oleh negara.

"Jadi, yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan ke anak-anak kita ini, boleh tergolong bantuan sosial atau tidak? Yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak, kasih makan (anak-anak) di sekolah?" ucap Prabowo.

Selain itu, kata Prabowo, ada potensi penerimaan negara lainnya yang bisa digunakan untuk membiayai program tersebut. Sebagai contoh adalah potensi kenaikan pendapatan negara sebagai hasil dari perbaikan sistem penerimaan pajak dan non-pajak.

"Sekarang, kita punya tax ratio sekitar 12 persen, penerimaan, revenue dari pajak, cukai, dan lain-lain kalau ngak salah itu 12 persen. Vietnam 18 persen, Thailand 18 persen, bahkan sekarang ada versi yang (menyebut) Thailand sudah di atas 18 persen. Setiap satu persen peningkatan penerimaan negara, tiap satu persen itu adalah US$ 15 miliar," ujar Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi, kata Prabowo, jika Indonesia mampu menyamakan angka rasio pajak hingga 18 persen atau sama dengan Vietnam dan Thailand, maka ada tambahan pendapatan negara sampai US$ 90 miliar.

"Berarti kita harus naik 6 persen. Enam kali 15 sama dengan US$ 90 miliar ekstra, dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah (melalui) komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya," ucap Prabowo. "Kita bisa, kok. Kita punya potensi yang luar biasa. Jadi, banyak peluang yang ada. Saya sangat optimistis kita mampu membiayai itu."

Lebih jauh, Prabowo juga yakin pembangunan IKN tetap bisa berjalan dengan anggaran yang dimiliki negara. "Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur juga mendekati Rp 300 triliun, kalau tidak salah dalam APBN sekarang US$ 12 miliar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it," katanya.

Menteri Pertahanan itu juga mengingatkan agar jangan sampai masyarakat Indonesia terkena cuci otak yang menyebutkan Indonesia negara yang miskin dan tidak mampu. "Itu adalah inferiority complex," kata Prabowo.

ANTARA

Pilihan Editor: Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000-an Triliun, Begini Strategi Anies - Cak Imin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

5 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

5 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

6 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi sentra Tenun dalam Festival Rimpu Mantika Sabtu 27 Apri 2024.
Sandiaga Uno Kurasi UMKM untuk Isi Galeri di IKN saat HUT Kemerdekaan RI

Menteri parekraf Sandiaga Uno tengah menyiapkan UMKM yang akan mengisi acara HUT Kemerdekaan RI Agustus mendatang


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

8 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.


Bukan Muhammadiyah atau NU, Ini Ormas Islam Pertama yang Bangun Kantor Pusat di IKN

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Bukan Muhammadiyah atau NU, Ini Ormas Islam Pertama yang Bangun Kantor Pusat di IKN

Nahdlatul Wathan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat di IKN pada Minggu, 5 Mei 2024.


Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

10 jam lalu

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H. Wibowo,  ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

Menurut Bappenas perencanaan program makan siang gratis akan masuk Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RPJMN 2025-2029


Warteg Bisa Kecipratan Program Makan Siang Gratis? Kowantara: Banyak Tantangannya

12 jam lalu

Pembeli non-muslim sedang makan di salah satu warteg di pasar Ciputat Tangerang Selatan, Kamis, 23 Maret 2023. Pemkot dan MUI Tangsel telah menyepakati adanya peraturan baru buka restoran atau warteg pukul 12 siang, selama bulan suci Ramadhan. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZ
Warteg Bisa Kecipratan Program Makan Siang Gratis? Kowantara: Banyak Tantangannya

Banyak pelaku usaha warteg melihat ada peluang bisnis dari program makan siang gratis, tapi ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi


Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

13 jam lalu

Foto udara menunjukkan kepadatan perumahan rakyat di wilayah Jabodetabek, Rabu, 7 Februari 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memutuskan untuk menaikan batas harga jual rumah subsidi sekitar 3 persen melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di awal tahun 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

13 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025