TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, menanggapi soal pemberian insentif untuk proyek IKN yang dinilai akan mengurangi potensi pajak dan justru menjadi beban baru bagi negara.
“Ini memang harus cari balancing antara insentif dengan potensi penerimaan untuk menjadi suatu potensi penerimaan yang baru,” kata Yon Arsal dalam acara Poscast Cermati Eps. 17, dikutip melalui YouTube Ditjen Pajak, Jumat, 29 Desember 2023.
Secara sederhana, kata Yon, terdapat beberapa insentif yang disiapkan untuk proyek IKN. Termasuk di antaranya ada yang bersinggungan dengan tax based sekarang, ada pula yang tidak.
“Maksud saya yang tidak bersinggungan itu, misalnya sekarang kan di sana belum ada aktivitas ekonomi yang signifikan. Nah kita menarik sesuatu yang baru masuk ke sana,” tuturnya.
Dengan begitu, dia mengatakan, pemberian insentif tidak bisa disebut menghilangkan potensi pajak.
“Kalau sesuatu yang belum ada sekarang, baru akan ada nanti, ya berarti kita tidak bisa sebut sebagai potensi pajak menghilang. Justru menumbuhkan sesuatu yang tadinya belum ada, menjadi ada,” kata Yon.
Dia berharap, perekonomian di IKN nantinya dapat berkembang dan dapat menjadi sumber penerimaan pajak yang baru di masa yang akan datang. “Jadi tidak jangka pendek, tapi jangka panjang, sangat panjang,” kata dia.
Di sisi lain, Yon juga mengakui bahwa terdapat beberapa insentif yang bersinggungan dengan tax based yang ada sekarang. Terkait hal ini, Yon mengklaim Kementerian Keuangan sudah melakukan kajian yang cukup mendalam.
“Kami coba balancing tadi, tentu kami mengukur apakah dengan pemberian insentif seperti ini itu, kapasitas fiskal masih memadai atau tidak,” katanya.
Pilihan Editor: Ekonom Sebut Presiden Terpilih Harus Perbaiki Kebijakan Hilirisasi Pasca Kebakaran Smelter
