“Memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang apabila tidak kita tangani. Oleh karenanya sama dengan Jakarta, kita akan membuat format bahwa penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK)-nya pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mendukung dari segi teknis sebagai minoritas,” ujar Budi Karya.
Nantinya Pemprov Bali akan memegang saham mayoritas dengan besaran 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen. Pemda sudah bersedia mendanai capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex) sebagai penyangga.
Budi Karya membocorkan bahwa sudah ada negara yang setuju menggarap tahap pertama LRT ini. Namun, rencananya proyek akan dikombinasikan dengan perusahaan swasta.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra pun merespons positif rencana ini. Ia menilai rencana pembangunan LRT Bali sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang peduli dengan kondisi kemacetan Bali yang berimbas juga pada pariwisatanya.
“Bali sangat membutuhkan transportasi pariwisata yang modern, karena memang kami rasakan saat ini pada jam-jam tertentu kemacetannya luar biasa, terutama bandara ke wilayah Kuta sampai Canggu. Terima kasih perhatiannya kepada Bali untuk kemajuan pariwisata,” ujarnya.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Pilihan Editor: Capres Didesak Konsisten Transisi ke Ekonomi Hijau, Ekonom: Dampaknya 2 Kali Lipat Pertambangan
