Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apindo Kepulauan Riau Sampaikan Keluhan ke Mendag Zulkifli Hasan

image-gnews
Pengurus Apindo Kepri foto bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Batam, Ahad 17 Desember 2023/ Yogi Eka Sahputra
Pengurus Apindo Kepri foto bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Batam, Ahad 17 Desember 2023/ Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Usai melakukan blusukan ke Pasar Tos 3000 Jodoh, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Ahad, 17 Desember 2023. Pertemuan ini berlangsung di kedai Kopi Daerah Nagoya Kota Batam, tampak Apindo dan Mendag berbincang panjang dalam satu meja di dampingi Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi. 

Usai pertemuan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Cahya mengatakan bahwa Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga cabe di pasar. "Buat kami pengusaha penting itu, angka inflasi, karena menentukan UMK para pekerja," kata Cahya.

Pengusaha kata Cahya, meminta harga inflasi di Batam agar selalu stabil agar UMK tidak naik setiap tahunnya. "Kami berharap seperti itu," kata Cahya.

Selain itu kata Cahya, pihaknya menyampaikan ke Mendag Zulhas bahwa pengusaha masih terkendala dengan beberapa aturan menteri yang menghalangi Free Trade Zone (FTZ). “Banyak regulasi dari pemerintah sekarang masih belum bebas sekali untuk di Batam. Kita mau next jika ada regulasi bertolak belakang dengan FTZ, itu yang harus kita ubah,” kata dia. 

Menurutnya, meski Batam berstatus FTZ, tapi kebebasan dalam bertransaksi masih belum terasa mudah. “Kalau kita ngomong, FTZ kita dikebiri. Banyak regulasi antar kementerian yang masih membatasi gerak gerik kita di sini,” kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, FTZ pada masa kepemimpinan BJ Habibie justru lebih mudah dalam melakukan transaksi. Sebab regulasi yang tidak begitu rumit. “FTZ-nya [zaman] Pak Habibie, kita bisa bebas banget. Salah satu, barang-barang yang masuk dulu sudah cukup hanya dengan rekomendasi Gubernur dan Kepala BP Batam,” kata dia. 

Namun, sekarang harus lebih dahulu diperiksa terlebih oleh BPOM pusat. “Mana BPOM-nya bukan dari Batam, tapi Jakarta, itu harus diubah,” kata dia. Menurutnya, respon Zulhas terkait hal tersebut sangat baik. Ia pun berharap aspirasinya tersebut nantinya bisa benar-benar diserap oleh pemerintah. 

Pilihan Editor: Anies-Muhaimin Janji Evaluasi Proyek Strategis Nasional Jokowi


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP


Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

1 hari lalu

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam World Economic Forum (WEF) Special Meeting di King Abdul Aziz Conference Center, Riyadh, Arab Saudi pada Ahad, 28 April 2024. Dok. Humas Kemenko Perekonomian.
Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.


Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.


Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

1 hari lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru bea cukai mengenai pembatasan jumlah barang dari luar negeri dan jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.


Zulhas Revisi Permendag Pembatasan Barang Bawaan Impor, Angin Segar bagi Pelaku Bisnis Jastip?

2 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa penumpang di bandara. Dok. Bea Cukai
Zulhas Revisi Permendag Pembatasan Barang Bawaan Impor, Angin Segar bagi Pelaku Bisnis Jastip?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang, tidak ada lagi pembatasan barang.


Harga Pangan Diklaim Normal, Zulhas: Kalau Terlalu Murah Petaninya Bangkrut

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan  memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Harga Pangan Diklaim Normal, Zulhas: Kalau Terlalu Murah Petaninya Bangkrut

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim sejumlah harga pangan telah berangsur normal. Yang mahal tinggal gula pasir.


Mendag Zulkifli Hasan Tepis Larangan Warung Madura Buka 24 Jam

2 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Mendag Zulkifli Hasan Tepis Larangan Warung Madura Buka 24 Jam

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis isu pelarangan operasional warung madura selama 24 jam.


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

3 hari lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.