Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 4 Rekomendasi Fitra Hadapi Krisis Lingkungan

image-gnews
Aktor pantomim dan aktivis lingkungan melakukan aksi Global Climate Strike di hutan kota Kampung Cibarani, Bandung, Jawa Barat, 15 September 2023. Aksi ini merupakan sebuah gerakan global yang mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk menyuarakan tuntutan pada pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar agar lebih serius dalam mengatasi krisis iklim akibat industrialisasi yang membabat hutan-hutan tropis di Indonesia dan di tempat lain. Suhu global saat ini lebih tinggi 1,5 derajat celsius sebelum masa industrialisasi secara masif. TEMPO/Prima Mulia
Aktor pantomim dan aktivis lingkungan melakukan aksi Global Climate Strike di hutan kota Kampung Cibarani, Bandung, Jawa Barat, 15 September 2023. Aksi ini merupakan sebuah gerakan global yang mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk menyuarakan tuntutan pada pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar agar lebih serius dalam mengatasi krisis iklim akibat industrialisasi yang membabat hutan-hutan tropis di Indonesia dan di tempat lain. Suhu global saat ini lebih tinggi 1,5 derajat celsius sebelum masa industrialisasi secara masif. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan ada tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia (triple planetary crisis) yakni perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Fitra menyampaikan empat rekomendasi untuk mengatasi krisis lingkungan tersebut. 

“Pertama, kebijakan satu data lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu segera diwujudkan,” ujar Misbah dalam acara Budget Literacy Forum 2.0 di UPN Veteran, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023. 

Menurutnya, kementerian atau lembaga yang punya otoritas terhadap satu data ini perlu lebih sering duduk bersama dan menyepakati penggunaan aplikasi-aplikasi yang terintegrasi satu sama lain.

Rekomendasi kedua Fitra yakni peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan rendah karbon serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. “Berdasarkan realisasi anggaran PRK yang ada saat ini baru memenuhi 34 persen dari total kebutuhan PRK, ini pun perhitungan optimis,” tuturnya. 

Bila di-tracking lebih mendalam, kata Misbah, kemungkinan masih sangat jauh dari estimasi ideal untuk pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan aplikasi KRISNA dan pendalaman proses climate budget tagging (CBT). Dia mengatakan aplikasi KRISNA dan proses CBT harus menjangkau hingga ke level komponen bahkan sub-komponen, agar lebih valid perhitungan besaran anggaran yang diklaim sebagai PRK dan angka pencapaian penurunan emisi GRK.

Terakhir, pemerintah perlu merumuskan stimulus fiskal bagi daerah-daerah yang mempunyai komitmen tinggi pada upaya pembangunan rendah karbon serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. “Stimulus fiskal yang dimaksud dapat berupa Dana Insentif Daerah berbasis Ekologi,” kata Misbah. 

Pilihan Editor: FITRA Ungkap 3 Krisis Lingkungan yang Mengancam Masa Depan, Apa Saja?


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPR, FITRA Minta KPK Telusuri Aliran Dana Mark Up Anggaran

46 hari lalu

Gerbang masuk rumah dinas DPR RI Kalibata pada Ahad, 10 Maret 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPR, FITRA Minta KPK Telusuri Aliran Dana Mark Up Anggaran

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap ada mark up harga dalam kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR RI pada tahun anggaran 2020.


FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

48 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, merespons soal rencana pemerintah menyusun kebijakan program makan siang gratis.


FITRA Ungkap Sederet Mudarat Pelaku Pungli di Rutan KPK Hanya Disuruh Minta Maaf

58 hari lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) yang memberi sanksi pada 78 orang pegawainya. Mereka harus menjalani sanksi etik berat dengan permintaan maaf secara langsung dan terbuka pada Senin, 26 Februari 2024 di Gedung Juang KPK. Sumber: KPK
FITRA Ungkap Sederet Mudarat Pelaku Pungli di Rutan KPK Hanya Disuruh Minta Maaf

Seknas FITRA mengungkap berbagai mudarat dan keburukan akibat pelaku pungli di rutan KPK hanya disuruh minta maaf. Mengusik rasa keadilan publik.


Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

17 Februari 2024

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.


FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

9 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

FITRA menyatakan bansos adalah instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membantu masyarakat dari kemiskinan.


Rekomendasi FITRA untuk Jokowi: Anggaran Publik untuk Rakyat, Bukan untuk Politik Dinasti

27 Januari 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Rekomendasi FITRA untuk Jokowi: Anggaran Publik untuk Rakyat, Bukan untuk Politik Dinasti

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi pastikan anggaran publik tidak untuk politik dinasti.


Jokowi Diminta Tahan Libido Berkuasa dengan Netral dalam Pemilu 2024

26 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Menurut Jokowi ruas jalan tersebut merupakan bagian dari penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Diminta Tahan Libido Berkuasa dengan Netral dalam Pemilu 2024

Kekuasaan dan sumber daya besar yang dimiliki Jokowi sebagai presiden juga sudah dikhawatirkan sejumlah pihak.


Anggaran Pemilu Rp 71,3 Triliun, FITRA Minta Pemerintah Transparan: Publik Sulit Cegah Pemborosan..

18 Desember 2023

Persiapan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Dalam acara debat perdana, masing-masing pasangan Capres dan Cawapres hanya dapat membawa 75 undangan.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anggaran Pemilu Rp 71,3 Triliun, FITRA Minta Pemerintah Transparan: Publik Sulit Cegah Pemborosan..

FITRA menilai perlunya transparansi anggaran dalam Pemilu 2024 untuk mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, hingga pelanggaran.


FITRA Ungkap 3 Krisis Lingkungan yang Mengancam Masa Depan, Apa Saja?

16 Desember 2023

Sejumlah masyarakat dan nelayan yang tergabung dalam komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa bersama aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia dan lintas komunitas pecinta alam menggunakan kayak sambil membentangkan spanduk saat aksi SaveKarimunjawa di tepi pantai yang tercemar limbah tambak udang di Desa Kemujan, kepulauan wisata bahari Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Selasa, 19 September 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut penutupan tambak udang vaname intensif sebanyak 39 titik tak berizin karena merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi hutan mangrove yang juga dinilai akan memperparah krisis iklim. ANTARA FOTO/Aji Styawan
FITRA Ungkap 3 Krisis Lingkungan yang Mengancam Masa Depan, Apa Saja?

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengungkap tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia (triple planetary crisis). Apa saja?


Terkini Bisnis: Lowongan Kerja Lulusan SMA di Super Air Jet, Cara Mendaftar Jadi Petugas KPPS Pemilu

11 Desember 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu, 14 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terkini Bisnis: Lowongan Kerja Lulusan SMA di Super Air Jet, Cara Mendaftar Jadi Petugas KPPS Pemilu

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Senin sore 11 Desember 2023 dimulai lowongan kerja Maskapai penerbangan milik Lion Air Group, Super Air Jet.