Ganjar Pranowo kemudian menanggapi jawaban yang diberikan Anies dan kembali bertanya. “Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan, termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?” tanya Ganjar.
Anies menimpali bahwa IKN merupakan salah satu contoh produk hukum (Undang-Undang IKN) yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya terjadi sesudah disahkan menjadi undang-undang. Kemudian ketika dialognya sudah menjadi undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, dan siapapun yang pro dianggap pro pemerintah.
“Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan,” ujar Anies.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, negara hukum memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan. Namun, saat ini menurut Anies, pemerintah seperti negara kekuasaan di mana penguasa menentukan hukum.
“Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kami belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita,” tutur Anies.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
ANDIKA DWI | RADEN PUTRI | MOH. KHORY ALFARIZI | ANTARA
Pilihan Editor: 170 Ribu Penumpang Akan Padati Bandara Soekarno-Hatta saat Libur Natal dan Tahun Baru
