TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan transisi energi Indonesia untuk mencapai net zero emission atau NZE pada 2060 tidak boleh membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih, Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar US$ 1 triliun untuk mencapai target tersebut. Artinya, kata Eddy, dalam 26 tahun mendatang, Indonesia butuh US$ 40 miliar per tahun.
"Uangnya dari mana? Itu jadi salah satu tantangan kita," kata Eddy dalam diskusi publik Mengatasi Hambatan Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia pada Rabu, 13 Desember 2023.
Ia berujar pendanaan untuk itu tidak bisa dibebankan pada APBN. "Sekarang saja sudah cukup berat untuk yang sifatnya rutin, seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan lain-lain."
Sementara itu, butuh dana besar untuk menonaktifkan pensiun dini PLTU batu bara. Misalnya, pensiun PLTU Pelabuhan Ratu yang butuh hingga Rp 12 triliun. Eddy mengatakan proyek tersebut sampai sekarang belum ada pendanaannya.
"Memang ada dana US$ 20 miliar dari JETP (Just Energy Transition Partnership). Sampai hari ini saya katakan, show me the money," kata Eddy.
Hal lain yang menjadi masalah dari JETP adalah porsi dana hibah yang kecil, yakni 2 persen saja. Sedangkan sisanya merupakan pinjaman komersial. "Jadi tantangan besarnya memang dari segi pendanaan, baik untuk pensiun dini (PLTU batu bara) maupun pembangunan (energi baru terbarukan)," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang mengatakan Indonesia butuh pendanaan US$ 1 triliun untuk mencapai target NZE pada 2060. Hal ini ia sampaikan dalam forum KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP ke-28) di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia pun mengajak sejumlah pihak, seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi dan negara sahabat, untuk menjalin kolaborasi pendanaan.
"Target Paris Agreement dan NZE hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah transisi energi. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan," kata Jokowi pada Jumat, 1 Desember 2023, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.
Selanjutnya: Jokowi juga mengklaim Indonesia telah memiliki platform....
