TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan badan usaha milik negara atau BUMN tidak boleh mematikan swasta. Bagaimana pendapat ekonom dan analis soal ini?
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan BUMN memang perlu diatur ulang. "Dalam 9 tahun terakhir menyebabkan crowding out investasi swasta," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 12 Desember 2023.
Dinukil dari laman fiskal.kemenkeu.go.id, crowding out adalah kondisi ketika kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif mempengaruhi kondisi pasar. Salah satu bentuknya adalah kenaikan defisit anggaran belanja pemerintah yang menekan pengeluaran investasi dari sektor swasta.
"Proyek yang harusnya komersial dan mampu dikerjakan swasta, kemudian atas nama penugasan pemerintah, BUMN mendapat prioritas," ucap Bhima.
Selain itu, kata dia, mulai dari owner proyek, kontraktor, hingga anak usaha pemenang tender adalah BUMN. Bhima juga menyoroti fenomena anak usaha BUMN yang offside terlalu jauh keluar dari core business induknya dan seolah dibiarkan cukup lama, hingga akhirnya merusak kompetisi pasar.
"Masalahnya BUMN yang masuk mengambil kue pemain swasta itu juga tidak sepenuhnya efisien," tutur Bhima.
Menurut dia, BUMN tersebut menang karena disuntik pemenuhan modal negara alias PMN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia melanjutkan, belum lagi tata kelola BUMN tersebut juga buruk dan tidak sedikit kena kasus korupsi.
"Repot kalau BUMN kehadirannya justru menyedot dana publik dan mematikan swasta," ujar Bhima. "Termasuk swasta yang dilibatkan sebagai vendor proyek infrastruktur banyak yang jadi korban dari salah kelola BUMN Karya."
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyebutkan proyek-proyek dari pemerintah lewat pengadaan umum alias general procurement rata-rata dikuasai BUMN. "Terutama proyek-proyek konstruksi yang biasanya didapat oleh BUMN Karya," ujar dia saat dihubungi kemarin.
Sejak infrastruktur menjadi prioritas pemerintah, kata Ronny, praktek semacam itu semakin umum terjadi. "Jadi kritik Anies soal ini memang perlu diperhatikan bersama, agar ada level playing field untuk pihak swasta," tutur dia.
Lebih lanjut, Ronny menyoroti pemberian subsidi pada proyek kereta cepat. "Layanannya premium, dianggap public utilities, lalu dikasih subsidi. Ibaratnya, seperti memberi subsidi kepada pengguna jalan tol," kata dia.
Ronny menuturkan, BUMN meminta subsidi harus di lahan yang tepat. Menurut dia, bahkan profesor juga bisa salah dalam menempatkan logika ini lalu dijadikan justifikasi oleh pemerintah untuk memakai uang pajak demi mensubsidi pihak yang salah.
Sebelumnya diberitakan, Anies menyoroti peran BUMN. Hal ini dia sampaikan pada Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo): Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029.
"Kami berpandangan memang, BUMN tidak boleh justru yang mematikan swasta," kata Anies pada Senin, 11 Desember 2023 di Jakarta.
Menurut Anies, pendiri Republik Indonesia tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. "Jadi, karena itu crowding out market (kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif mempengaruhi kondisi pasar), jadi BUMN ini milik negara," ucap dia.
Pemilihan presiden tahu depan akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
AMELIA RAHIMA | TIKA AYU
Pilihan Editor: Ganjar Terima Masukan Apindo: Penegakan Hukum Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Seperti Singapura
