2. Cara Daftar Menjadi Petugas KPPS Pemilu 2024 dan Syaratnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 hari ini, 11 Desember 2023. Untuk Anda yang berminat mendaftar, berikut adalah cara daftar jadi petugas KPPS Pemilu 2024 dan syaratnya yang harus diperhatikan.
Petugas KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Masa kerja KPPS Pemilu 2024 hanya satu bulan yakni 25 Januari-25 Februari 2024. Keanggotaan KPPS terdiri dari tujuh orang yang dipilih masyarakat sekitar TPS.
Pada Pemilu 2024, gaji petugas KPPS naik dibanding dengan pada Pemilu 2019. Adapun gaji ketua KPPS adalah sebesar Rp 1,2 juta. Sedangkan untuk anggota KPPS adalah sebesar Rp 1,1 juta. Lalu, bagaimana cara daftar jadi petugas KPPS Pemilu 2024 dan apa saja syaratnya? Simak penjelasannya di bawah ini.
Simak berita selengkapnya di sini
3. FITRA Pertanyakan Sri Mulyani Mengenai Rangkap Jabatan 39 Pegawai Kemenkeu
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRAmeminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan ke publik mengenai upaya pembenahan yang dilakukan untuk mengurangi risiko besarnya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat rangkap jabatan pegawai Kementerian Keuangan di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN.
Sebelumnya, pada Maret 2023 lalu, FITRA mempertanyakan praktek rangkap jabatan 39 pejabat Kemenkeu pada sejumlah BUMN, yang semestinya mendapatkan supervisi dari kementeriannya. FITRA menyebut bahwa pendapatan para pejabat Kemenkeu yang menjadi Komisaris BUMN mencapai 20 kali lipat dari gaji mereka setiap bulannya sebagai staf di kementerian. "Sudah delapan bulan sejak kami umumkan temuan tersebut. Kami berharap ada akuntabilitas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FITRA Ervyn Kaffah lewat keterangan tertulis dikutip Senin, 11 Desember 2023.
Menurut Ervyn, publik ingin tahu apa kebijakan yang sudah diambil Sri Mulyani untuk menangani situasi tersebut. Apalagi, kata dia, sebelumnya FITRA juga memantau bendahara negara pernah mengumpulkan dan memperoleh masukan dari sejumlah kalangan dengan integritas teruji merespon munculnya pertanyaan mengenai aliran dana Rp 400 triliun, termasuk soal rangkap jabatan tersebut, beberapa waktu lalu.
Simak berita selengkapnya di sini
Pilihan Editor: Pengamat Berharap Anies, Prabowo, dan Ganjar Arahkan Isu IKN ke Persoalan Kesejahteraan Rakyat
