TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan bicara mekanisme pajak di Indonesia jika terpilih menjadi presiden 2024. Dia menjawab pertanyaan dari moderator acara Dialog Apindo bersama Capres 2024, Gita Wirjawan, mengenai apakah pajak itu perlu dikenakan lebih ke hal-hal yang sifatnya konsumsif dan bekurang untuk sifatnya produktif.
“Saya tadi katakan ketika mengambil keputusan itu fairness (keadilan) nomor satu, termasuk ketika sampai urusan pajak,” ujar Anies di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.
Menurut Anies, saat ini Indonesia berada di situasi yang tidakj bisa mengambil keputusan semata-mata hanya karena pertimbangan domestik saja. Karena, Indonesia berhadapan dengan dunia global, di mana keputusan pajak akan berdampak pada alokasi investasi dan relokasi industri. Faktor-faktor itu, kata dia, tidak bisa dihilangkan.
Ketika terjadi perubahan struktur pajak di wilayah regionalnya, kata dia, Indonesia tidak bisa diam saja dan harus segera meresponsnya. “Kami berharap pajak itu menjadi mekanisme untuk membersarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar,” tutur Anies.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berkeinginan pendekatan yang dibuat kolaboratif atau bicara dengan relevan stakeholders. “Kami lebih cenderung tentu pada aktivitas-aktivitas sosial itu dikurangi beban pajaknya. Justru mereka harus dibebaskan,” ucap dia.
Pajak yang proporsional
