TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan pemerintah terkait harga CPO, terutama dalam konteks biodiesel dan minyak goreng.
“Katanya CPO ini langka karena harga di pasar internasional tinggi, oleh karena itu pada ngekspor semua. Padahal ekspor turun,” ujar Faisal dalam acara Talkshow dan Launching Buku Cerita Tentang Hulu-hilir Sawit Hari Ini dan Esok "Dampak Kebijakan Biodiesel terhadap Pasokan Minyak Goreng" di Melawai, Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Desember 2023.
Ia menekankan perbedaan harga CPO yang digunakan untuk biodiesel dan harga yang ditetapkan untuk kebutuhan pangan yakni minyak goreng semakin memperuncing kondisi di lapangan. Kemungkinan terburuk, menurut dia, akan ada peningkatan persentase campuran biodiesel dalam beberapa tahun ke depan hingga mencapai 100 persen
Menurut Faisal, solusi sederhana yang bisa diambil pemerintah adalah dengan menambah lahan perkebunan sawit. “Gampang. Tambah lahan. Pengusaha minta 2 juta hektare lagi, dikasih. Makanya nggak ada moratorium jalan, tapi dilegalkan, itu tujuan pengusaha,” ucapnya.
Dengan berakhirnya moratorium perizinan perkebunan sawit, Faisal juga mengaitkan hal ini dengan keluarnya Omnibus Law. Pasalnya, beleid itu berperan dalam membentuk regulasi tata kelola sawit di Indonesia.
Hal ini yang memunculkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama ketidakseimbangan antara kepentingan industri dan keberlanjutan hutan.
Pemerintah, kata Faisal, juga meminta harga minyak goreng tetap stabil. "Ya tidak mungkin, kecuali dengan meningkatkan lahan, luas lahan. Nah makanya keluarlah Omnibus Law. Mempermudah ini semua,” ucapnya.
Adapun Omnibus Law dianggap sebagai instrumen hukum yang memudahkan regulasi bisnis di berbagai sektor, termasuk kelapa sawit. Faisal Basri pun menuding produk hukum itu diterbitkan untuk mendukung kepentingan pengusaha.
Pilihan Editor: Sederet Ancaman Pengusaha ke Pemerintah yang Tak Kunjung Bayar Rafaksi Minyak Goreng
