Otong juga menyarankan agar Kementerian Pertanian dan PIHC memperbarui data penerima pupuk bersubsidi. Sehingga, data yang digunakan valid untuk menentukan alokasi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Otong mengungkapkan beberapa daerah masih memerlukan jenis pupuk yang kini sudah dihapus dalam daftar subsidi. KTNA juga mengusulkan agar dosis rekomendasi petani dapat dipenuhi.
Menanggapi hal itu, Senior Project Manager Advokasi Publik PIHC Yana Muhammad Haerudin mengatakan persoalan juga itu sudah menjadi sorotan pihaknya sejak lama. Utamanya soal petani yang belum mengerti mekanisme mendapatkan pupuk.
Menurutnya, itu memang salah satu yang harus diperbaiki. Ia menyatakan akan terus melakukan edukasi yang komperhensif, sehingga transisi dari manual ke online dapat berjalan lancar.
"Ini perlu waktu yang cukup untuk bisa merubah mindset petani. Kalau sudah tekadnya bulat untuk bisa berubah, apapun bisa dilakukan," kata Yana.
Pilihan Editor: Perputaran Uang di Tahun Politik Diprediksi Tembus Rp 100 Triliun
