TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menyebutkan potensi besar Sulawesi Tengah sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Komoditas tambang strategis tersebut dapat meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah, nilai ekspor bahkan devisa negara.
Dengan begitu, nikel akan sangat berperan dalam mendorong pengembangan industri hilirisasi. Bijih nikel dapat diubah menjadi produk bernilai tambah seperti feronikel, stainless steel, dan baterai.
Ganjar pun yakin pemerataan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Tengah dapat diwujudkan melalui beberapa gagasan. “Ada dua hal strategis yang harus diterapkan di industri tambang nikel yang ada di Sulawesi Tengah," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 4 Desember 2024. Hal ini disampaikan capres nomor urut tiga ini dalam kampanye di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Dua langkah strategis dalam mendorong hilirisasi nikel di Sulteng yang dimaksud Ganjar yakni menciptakan SDM berdaya saing global dan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dalam kepemilikan saham.
Dalam kesempatan itu, Ganjar turut menyoroti Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Dengan luas areal mencapai 3.037 kilometer persegi, daerah ini memiliki kandungan nikel yang signifikan di Bahadopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, dan Petasia Timur.
Untuk memaksimalkan potensi ini, Ganjar menekankan perlunya persiapan SDM berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal. “Kita harus mempersiapkan sejak dini SDM berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal," ucapnya. Warga setempat juga harus diberikan porsi berupa keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri nikel.
Selain itu, Ganjar juga menyerukan urgensi keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam industri pertambangan nikel. Menurut dia, kebijakan proaktif dari pihak berwenang adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari eksploitasi nikel dapat merata di seluruh lapisan masyarakat.
Keterlibatan pemerintah daerah harus dilakukan melalui penerapan regulasi yang efektif. Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa sebagian hasil ekonomi dari industri nikel dapat dikelola dan dimiliki oleh masyarakat setempat. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi manfaat yang adil.
Menurut Ganjar, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan pada industri nikel. "Jangan hanya diam saja, pemerintah dan masyarakat harus proaktif. Sebab, dengan cara ini, keuntungan ekonomi dari eksploitasi nikel akan lebih merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu."
Pilihan Editor: Anies Baswedan Sebut 3 Masalah di Pertanian: Pupuk, Pupuk, Pupuk
