TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Henrar Prihadi mengatakan nilai transaksi kendaraan bermotor di platform E-Katalog baru mencapai Rp 195 miliar. Angka itu adalah data per 29 November 2023.
"Khusus kendaraan bermotor, baru sekitar Rp 195 miliar transaksi untuk kendaraan listrik atau 2,91 persen dari total transaksi kendaraan bermotor," kata Hendi, sapaannya, dalam acaara Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023.
Adapun nilai transaski di platform E-Katalog pada periode tersebut mencapai Rp 188,3 triliun. Ia berujar, angka tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding realisasi tahun lalu senilai Rp 83,9 triliun.
Ia lalu menjelaskan lima besar transaksi tersebut terdiri dari transaksi alat dan fasilitas kesehatan senilai Rp 26,51 triliun; pekerjaan prevervasi jalan Rp 16,05 triliun; peralatan elektronik Rp 12,9 triliun; obat Rp 7,47 triliun; dan kendaraan bermotor Rp 6,71 triliun.
Hendi berharap transaksi kendaraan bermotor listrik bisa meningkat. Hal itu sekaligus untuk mengimplementasikan aspek kebeerlanjutan lingkungan dalam pengadaan barang/jasa pada seluruh instansi di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Hendi menuturkan, pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia mesti memperhatikan tiga aspek keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut, yakni aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
LKPP pun, lanjut Heri, telah merespons terbitnya Istruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Motor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah. Ia mengatakan, LKPP memunculkan etalase mobil listrik dan motor listrik berbasis baterai pada platform E-Katalog.
"Kami juga memunculkan label produk 'ramah lingkungan' pada platform E-Katalog," kata Hendi.
Dengan adanya etalase dan pelabelan itu, kata Hendi, setiap instansi pemerintah yang berbelanja di E-Katalog akan mudah memilih produk ramah lingkungan. Terutama pada produk mobil listrik dan motor listrik berbasis baterai.
"Namun tentu saja, keberpihakan sistem pada isu keberlanjutan lingkungan perlu didukung keaktifan pelaku usaha untuk menyatakan produknya termasuk produk ramah lingkungan," kata Hendi. "Supaya mudah teridentifikasi."
Pilihan Editor: Dorong Kendaraan Listrik jadi Kendaraan Niaga, Menteri Teten: Pedagang Bakso hingga Sate Bisa Gunakan
